Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Tol Manado–Bitung Jadi Sorotan Karena Tarif Kemahalan, Masyarakat Balik ke Jalan Nasional
    DPR

    Tol Manado–Bitung Jadi Sorotan Karena Tarif Kemahalan, Masyarakat Balik ke Jalan Nasional

    redaksiBy redaksi28 November 202512 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow./Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menegaskan perlunya evaluasi tarif Tol Manado–Bitung yang dinilai terlalu tinggi serta percepatan pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) guna mengurangi kemacetan di Manado.


    Dalam pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis dan BPJT KemenPUPR, LPPNPI/Airnav, BMKG, serta Basarnas, Yasti menjelaskan bahwa Tol Manado–Bitung termasuk salah satu dari 21 ruas tol yang realisasi volume lalu lintasnya berada di bawah 50 persen dari asumsi perjanjian.


    “Dari berbagai informasi yang kami himpun, terdapat keengganan kendaraan menggunakan tol karena dinilai tarifnya mahal, sehingga masyarakat memilih kembali ke jalan nasional,” dalam sambutannya pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (27/11/2025).


    Selain itu, Yasti juga meminta penjelasan mengenai perkembangan pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) sebagai infrastruktur kunci untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Ia menegaskan bahwa kendala terbesar terletak pada pembebasan lahan.


    “MORR ini satu-satunya cara untuk mengurangi kemacetan. Masalahnya ada di tanah. Kalau appraisal sudah menetapkan harga tetapi masyarakat tidak mau, pemerintah harus tegas. Tidak boleh ada pihak yang menghambat kepentingan umum,” tegasnya.


    Ia meminta koordinasi lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembebasan lahan MORR tidak lagi terhambat. “Kalau tidak tegas, tidak akan jalan MORR ini. Koordinasi dengan kementerian dan gubernur harus diperkuat agar persoalan lahan dapat teratasi,” pungkas Yasti. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 2026

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 20260

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 20260

    Soedeson Tandra Minta APH Bedah Kejanggalan Bukti Medis Kasus Kematian di Lombok

    26 Februari 20260

    Pemulihan Pascabencana Banjir Sumut Harus Didukung Data Valid

    25 Februari 20260

    Edy Wuryanto Dorong THR Diberikan H-14 untuk Dongkrak Ekonomi

    25 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?