Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Produksi Alas Kaki Nasional Terhambat! Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Soroti Minimnya Peternak Sapi Lokal dan Sulitnya Investasi Bahan Baku Utama
    DPR

    Produksi Alas Kaki Nasional Terhambat! Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Soroti Minimnya Peternak Sapi Lokal dan Sulitnya Investasi Bahan Baku Utama

    redaksiBy redaksi14 November 202512 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di sela-sela peninjauan di Tangerang, Banten, Jumat (14/11/2025)./Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Industri alas kaki di Indonesia ternyata masih mengandalkan bahan baku impor karena ketersediaannya di dalam negeri masih minim. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Panarub Industry di Kota Tangerang, Banten ditemukan bahwa perusahaan tersebut masih kesulitan mendapatkan kulit sapi yang menjadi bahan baku utama dalam membuat produknya. 

    Salah satu penyebab sulitnya bahan baku adalah jumlah peternak sapi di dalam negeri yang masih sedikit. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan keterbatasan modal masyarakat untuk membuat peternakan masih menjadi kendala utama untuk memenuhi kebutuhan kulit sapi tersebut.

    “Industri kita perlu nih investasi untuk bahan baku. Bagaimana peternak sapi dibanyakin sehingga kita tidak kesulitan bahan baku untuk alas kaki,” ujarnya kepada medpolindo.com di sela-sela peninjauan di Tangerang, Banten, Jumat (14/11/2025).

    Selanjutnya, ia menyebutkan izin mendirikan usaha di Indonesia masih sulit. Terutama perizinan yang terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Seharusnya, kata dia, industri-industri padat karya dipermudah perizinannya. 

    Karena itu, ia meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk duduk bersama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari jalan keluar agar proses penerbitan Amdal tidak lama. Akibatnya, Indonesia tidak kehilangan potensi investasi yang hendak masuk.

    Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief menyoroti maraknya barang impor ilegal yang masuk ke dalam negeri. Praktek ini kata dia menjadi penghambat kemajuan industri Indonesia. Karena itu, ia meminta Kemenperin membuat regulasi agar produk dalam negeri terlindungi. 

    “Kita lihat produk-produk impor itu bisa masuk begitu luar biasa dan kami di Komisi VII ini akan ada kebijakan atau regulasi yang membuat sehingga produk-produk dalam negeri terlindungi,” ujarnya di kesempatan yang sama.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 2026

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 20260

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 20260

    Soedeson Tandra Minta APH Bedah Kejanggalan Bukti Medis Kasus Kematian di Lombok

    26 Februari 20260

    Pemulihan Pascabencana Banjir Sumut Harus Didukung Data Valid

    25 Februari 20260

    Edy Wuryanto Dorong THR Diberikan H-14 untuk Dongkrak Ekonomi

    25 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?