Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu, menegaskan bahwa DPR akan berdiri di sisi rakyat, khususnya ratusan karyawan PT Indofarma Global Medika (IGM) yang menjadi korban dari kebijakan salah urus BUMN. Ia menilai pemerintah, melalui Kementerian BUMN, tidak bisa lepas tangan terhadap nasib para pekerja yang belum menerima hak-haknya.
“Negara tidak bisa membiarkan rakyatnya lapar hanya karena pejabatnya lambat mengambil keputusan. Kita yang di DPR justru harus bekerja lebih cepat,” tegas Adian saat memimpin pertemuan BAM DPR RI dengan perwakilan eks karyawan IGM di PT. Indofarma Tbk, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/11/25).
Menurut Adian, DPR akan menggunakan seluruh kewenangan politik untuk memastikan persoalan ini diselesaikan. BAM DPR RI akan memanggil Indofarma, kurator, hingga Kementerian BUMN untuk dimintai pertanggungjawaban atas tunggakan hak pekerja yang mencapai puluhan miliar rupiah.
“Yang bersalah bukan karyawan. Mereka bekerja dan memenuhi kewajibannya. Tapi pejabat yang salah pilih dan salah kelola justru menikmati jabatan dengan gaji besar. Itu tidak adil,” ujarnya Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Adian menambahkan, kasus Indofarma menjadi pengingat bahwa BUMN bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga cerminan moral negara terhadap rakyatnya. “DPR tidak akan diam saat rakyat dikorbankan. Kita akan terus menekan pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan ini,” tutupnya.