Komisi XI DPR RI meminta OJK bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk segera membangun sistem data tunggal UMKM agar pembiayaan lebih tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengungkapkan, permasalahan utama UMKM bukan sekadar koordinasi antarlembaga, tetapi juga tidak terhubungnya sistem data.
“Data UMKM tersebar di 27 kementerian. Kalau sistemnya tidak bisa saling berbicara, sulit memastikan siapa yang layak dapat pembiayaan,” jelasnya kepada medpolindo.comusai memimpin pertemuan Komisi XI dengan OJK Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (8/11/2025).
Data OJK menunjukkan, hingga September 2025, penyaluran KUR di Jawa Tengah mencapai Rp35,84 triliun kepada 882 ribu debitur, yang menjadikannya provinsi dengan penyaluran terbesar nasional.
Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanudin Wahid mendukung pentingnya data tunggal tersebut. “Kalau datanya tunggal, mudah bagi pemerintah dan bank memantau perkembangan UMKM. Kita bisa tahu mana yang aktif, mana yang butuh dukungan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menambahkan, sistem digital yang terintegrasi juga akan memperkuat pengawasan dan mempercepat deteksi risiko. “Digitalisasi akan membuat monitoring pembiayaan lebih cepat, efisien, dan akurat,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi langkah DPR untuk memastikan digitalisasi keuangan dapat memperluas inklusi keuangan di daerah.