Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama konkret di kawasan melalui peningkatan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) merupakan kebijakan yang sangat tepat dan strategis.
“Saya melihat langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat kerja sama konkret di kawasan melalui peningkatan APTERR adalah langkah yang sangat tepat dan strategis. Saat ini, kawasan Asia menghadapi ketidakpastian rantai pasok pangan akibat perubahan iklim, geopolitik, dan fluktuasi harga global. Karena itu, penguatan cadangan beras darurat kawasan menjadi kebutuhan nyata, bukan sekadar simbol kerja sama,” ujar Johan dalam rilisnya yang dikutip medpolindo.com, Rabu (29/10/2025).
Johan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam inisiatif APTERR, bukan hanya sebagai salah satu kontributor utama, tetapi juga sebagai negara dengan kapasitas produksi beras terbesar di ASEAN.
“Indonesia memiliki potensi besar dan posisi strategis dalam kerja sama APTERR. Namun saya mendorong agar partisipasi Indonesia tidak hanya sebatas komitmen kuota beras, tetapi juga mencakup peningkatan peran sebagai pusat koordinasi logistik, riset, dan distribusi pangan di kawasan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa APTERR perlu diperkuat dengan sistem early warning pangan kawasan, basis data produksi dan cadangan yang terintegrasi, serta mekanisme distribusi cepat bagi negara-negara yang mengalami krisis.
“Dalam hal ini, Indonesia bisa memainkan peran sebagai hub pangan kawasan, terutama jika sistem ketahanan pangan nasional diperkuat melalui peningkatan produktivitas petani, modernisasi pertanian, dan perbaikan rantai pasok,” tegas legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
Johan juga menekankan bahwa kebijakan penguatan APTERR harus memberikan manfaat langsung bagi petani Indonesia dan memperkuat cadangan pangan nasional.
“Saya mendukung langkah Presiden Prabowo, namun penting untuk memastikan bahwa kerja sama ini tidak hanya memperkuat cadangan regional, tetapi juga berimbas langsung pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Penguatan APTERR harus berjalan seiring dengan penguatan food reserve domestik serta tata kelola Bulog yang transparan dan akuntabel,” pungkas politisi Fraksi PKS ini.