Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara agar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Perbatasan bukan hanya sekadar pos lintas batas, bukan sekadar kantor, tetapi juga harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Warga perbatasan itu harus bangga jadi warga Indonesia, jangan sampai merasa lebih dekat dengan negara tetangga,” ujar legislator yang biasa disapa Aher itu dalam pertemuan Komisi II DPR RI bersama pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Tarakan, Jumat (3/9/2025).
Aher juga mengingatkan agar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan yang memadai. Menurutnya, PLBN tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung semata, tetapi harus menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti perlunya kejelasan cetak biru pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Ia mencontohkan Pelabuhan Sepatik yang sampai saat ini belum memiliki kepastian pengembangan.
“Pelabuhan Sepatik ini harus jelas arahnya, apakah mau dikembangkan jadi pelabuhan besar atau sekadar pelabuhan penyeberangan. Jangan sampai berhenti di wacana,” ungkap Azis.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai keberadaan PLBN di Kaltara harus dipastikan benar-benar berfungsi untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar simbol kedaulatan negara.
“PLBN jangan hanya jadi gedung yang enak dipandang, tetapi juga harus bisa mendorong aktivitas ekonomi di perbatasan. Masalahnya, banyak akses jalan ke PLBN yang bahkan belum ada. Bagaimana bisa berfungsi optimal kalau jalannya saja tidak tembus?” ujar Deddy.