Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, mendorong dilakukannya kajian ulang terhadap pola penanganan semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga kini masih berlangsung setelah hampir dua dekade sejak pertama kali muncul pada Mei 2006.
Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi semburan lumpur bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, ke Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Senin (29/9/2025). Ia menilai bahwa volume semburan lumpur saat ini sudah jauh menurun dan didominasi oleh air.
“Kami melihat kondisi terakhir, semburan lumpur ini memang sudah sangat menurun. Namun pola penanganan yang digunakan selama ini perlu dikaji ulang agar lebih efektif dan efisien,” ujarnya kepada medpolindo.com, di Jakarta.
Saat ini, metode penanganan masih menggunakan sistem pompanisasi, di mana air dari Sungai Kaliporong dialirkan ke area semburan, kemudian lumpur dicampur dan dibuang kembali ke sungai tersebut. Namun menurut data terbaru, sedimentasi yang dihasilkan dari proses ini sangat kecil, hanya sekitar 0,3 persen.
Melihat hal tersebut, Komisi V DPR RI menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan sistem spillway, yakni membuat aliran air langsung menuju Kaliporong seperti aliran sungai alami. Namun ia menekankan bahwa opsi ini tetap perlu kajian teknis mendalam agar tidak menimbulkan dampak baru terhadap lingkungan.
“Kalau hanya air yang keluar, menurut saya sistem spillway cukup. Ini juga bisa menghemat biaya penanganan yang selama ini cukup besar,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain fokus pada aspek teknis, Lasarus juga menyoroti persoalan sosial yang hingga kini belum terselesaikan. Ia mengaku menerima langsung aspirasi warga yang tinggal hanya 50 meter dari pusat semburan namun belum mendapat ganti rugi sejak bencana ini terjadi.
“Ini aneh dan tidak adil. Negara kita adalah negara hukum. Kalau ada yang sudah diselesaikan, seharusnya yang lain juga diperlakukan sama. Pemerintah harus segera menyelesaikan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk membuka babak baru dalam penyelesaian persoalan lumpur Sidoarjo secara menyeluruh. “Ini adalah langkah awal untuk penyelesaian yang komprehensif, baik dari sisi teknis pengendalian semburan maupun masalah sosial yang masih mengganjal,” pungkasnya.