Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Antisipasi Haji 5 Juta Jemaah, Pemerintah Harus Siap Hadapi Digitalisasi Saudi
    DPR

    Antisipasi Haji 5 Juta Jemaah, Pemerintah Harus Siap Hadapi Digitalisasi Saudi

    redaksiBy redaksi8 Juni 202512 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Timwas Haji DPR RI Marwan Dasopang memperingatkan pentingnya kesiapan Badan Penyelenggara Haji Indonesia dalam menghadapi rencana ambisius Pemerintah Arab Saudi yang menargetkan jumlah jemaah haji mencapai lima juta orang pada tahun 2030. Ia menekankan, jika hal itu berarti membuka sistem haji secara mandiri tanpa pengawasan negara, maka bisa membahayakan perlindungan terhadap jemaah Indonesia di luar negeri.

    “Saudi itu di tahun 2030 sudah menyampaikan kemungkinan akan mengelola jemaah haji sampai 5 juta orang. Tapi hari ini, justru yang terjadi malah pengetatan luar biasa terhadap jemaah,” kata Marwan saat ditemui medpolindo.com di Mina, Makkah, Sabtu malam (7/6/2025).

    Marwan yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB mengaku bahwa dari sekian kali dirinya berhaji, tahun ini adalah momen dengan kondisi paling lengang. Namun di sisi lain, jemaah juga menghadapi kendala besar karena ketatnya portal-portal pemeriksaan atau checkpoint yang diterapkan pemerintah Saudi.

    Kondisi ini, menurut Marwan, menunjukkan adanya perubahan besar dalam strategi haji Pemerintah Arab Saudi, yang berkaitan langsung dengan visi besar negara itu untuk tahun 2030. Sejalan dengan Vision 2030, Saudi merancang pengelolaan haji dan umrah secara digital, efisien, dan berskala besar—dengan target lima juta jemaah haji per tahun dan 30 juta jemaah umrah.

    Karena itu, Marwan meminta Badan Penyelenggara Haji (BPH) Indonesia tidak hanya bersikap reaktif terhadap sistem baru yang diterapkan Saudi, tetapi harus mampu memetakan maksud dan arah kebijakan jangka panjang negara tersebut.

    “Kita minta badan penyelenggara haji mengevaluasi dan menangkap keinginan Saudi. Kalau Saudi tidak ingin ada jemaah ilegal di sana, berarti kita harus pastikan semua jemaah Indonesia tercatat dan terlindungi,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia menyinggung kekhawatiran bahwa target lima juta jemaah di tahun 2030 itu bisa saja diwujudkan lewat sistem haji mandiri, bahkan dengan pembelian kuota langsung melalui aplikasi.

    “Kalau aplikasi ini betul-betul bebas dipakai orang untuk berhaji tanpa filter dari pemerintah Indonesia, ini berbahaya. Kita tidak tahu siapa yang berangkat. Tidak ada datanya,” kata Marwan.

    Padahal, lanjutnya, perlindungan terhadap WNI di luar negeri sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tanpa data, negara tidak dapat memberikan perlindungan dan layanan yang memadai kepada jemaah.

    “Oleh karena itu, pemerintah Indonesia, melalui badan haji, harus mulai memikirkan solusi. Perangkat apa yang harus disiapkan, dan kesepakatan apa yang harus dibangun dengan pemerintah Saudi sejak dini,” tegas Marwan.

    Menurutnya, peringatan ini penting agar ke depan pemerintah tidak hanya menjadi penonton dari sistem yang dibangun Saudi, tetapi turut berperan dalam memastikan jemaah Indonesia tetap aman, nyaman, dan terlindungi dalam berhaji. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Komisi V Minta Basarnas Maksimalkan Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya

    7 Juli 2025

    Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Indikasi Gagalnya Sistem Pengawasan Pelayaran Nasional

    6 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Komisi V Minta Basarnas Maksimalkan Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya

    7 Juli 20250

    Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Indikasi Gagalnya Sistem Pengawasan Pelayaran Nasional

    6 Juli 20250

    Abidin Fikri Dorong Isu Kemandirian Keuangan DPR Masuk Laporan Ketua Baleg di Rapat Paripurna

    6 Juli 20250

    Cucun: Sejarah Bangsa Bukan untuk Dihapus tetapi Dimutakhirkan

    6 Juli 20250

    Wacana Pajak UMKM, Komisi VII: Jangan Bebankan Lagi Pengusaha Kecil

    5 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?