Anggota Timwas Haji DPR RI Muslim Ayub menyesalkan buruknya pelayanan jemaah haji Indonesia di Mina, khususnya jemaah asal Aceh yang hingga Jumat malam (6/6/2025) dilaporkan belum mendapatkan tenda untuk bermalam. Politisi Fraksi Partai NasDem dari Dapil Aceh itu menyebut kondisi ini sebagai pelaksanaan ibadah haji terburuk dalam tiga dekade terakhir.
Dari 12 kloter jemaah haji asal Aceh, disebutkan ada 7 kloter yang belum mendapatkan tempat di tenda Mina. Bahkan, sekitar 150 orang jemaah dilaporkan akan dipindahkan ke rumah sakit terdekat karena tidak mendapatkan tempat bermalam.
“Bayangkan tiga hari mereka tidak mendapatkan tempat. Kalau hanya tidak dapat tempat duduk dan tidur, itu pun sebenarnya sudah tidak layak. Tapi ini 150 orang bahkan tidak kebagian tenda,” ujar Muslim Ayub kepada reportasebisnis.com di Pemondokan Jemaah Indonesia di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat malam (6/6/2025).
Menurutnya, pemindahan ke rumah sakit yang berjarak sekitar 16 kilometer dari Mina bukanlah solusi. Terlebih, banyak dari jemaah tersebut adalah lanjut usia dan tidak mungkin berjalan kaki pulang pergi untuk melaksanakan lempar jumrah.
“Di situ orang tua yang sudah umur di atas 70 tahun. Tidak mungkin mereka jalan kaki pulang balik. Ini bukan soal teknis semata, tapi soal nyawa dan keselamatan,” tegasnya.
Muslim Ayub juga mengungkapkan kekacauan dalam sistem penempatan tenda yang menurutnya berjalan tanpa koordinasi dan tidak adil antarprovinsi. Penempatan dilakukan siapa cepat dia dapat, sehingga banyak jemaah yang tidak sesuai dengan kloter atau wilayah asalnya.
“Penempatannya tidak beraturan. Jemaah Jawa Barat bisa masuk ke tenda wilayah Maluku, dan sebaliknya. Jemaah Aceh pun tersebar ke mana-mana. Ini mengacaukan logistik, layanan, dan pendampingan,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa pihak syarikat—perusahaan penyedia layanan haji dari Arab Saudi—telah melepaskan tanggung jawab dengan mengembalikan persoalan ini kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia.
“Syarikat tidak bertanggung jawab. Bahkan ada yang mogok tidak mengangkut jemaah. Ini harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Muslim.
Selain tempat bermalam, layanan konsumsi juga menjadi sorotan. Muslim mengatakan bahwa distribusi makanan tidak jelas dan berantakan.
“Makan juga tidak jelas. Sistemnya amburadul. Ini harus menjadi bahan evaluasi besar bagi pelaksanaan haji tahun depan,” katanya.
Muslim Ayub menutup pernyataannya dengan mendesak agar Kementerian Agama segera memberikan solusi konkret atas kondisi darurat yang dialami para jemaah, khususnya dari Aceh.
“Kalau ini terus dibiarkan, siapa yang bertanggung jawab jika ada jemaah yang jatuh sakit atau lebih parah? Ini tidak bisa didiamkan. Harus ada evaluasi menyeluruh agar tidak terulang di tahun 2026,” pungkasnya.