Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Timwas DPR Temukan Ketimpangan Data dan Fakta Haji 2025 di Makkah: Ini Baru Satu Kloter!
    DPR

    Timwas DPR Temukan Ketimpangan Data dan Fakta Haji 2025 di Makkah: Ini Baru Satu Kloter!

    redaksiBy redaksi3 Juni 202522 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara laporan resmi Kementerian Agama dengan kondisi di lapangan saat melakukan peninjauan ke Pemondokan Haji Kloter Surabaya 16 Sektor 9 di Hotel Safwat Almiead 916, Makkah, Selasa (3/6/2025).

    Anggota Timwas Haji DPR RI Adies Kadir yang memimpin kunjungan tersebut mengatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan menjelang pemberangkatan jemaah ke Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna), yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Peninjauan tersebut turut diikuti politisi Fraksi Partai Golkar Aprozi Alam, Sari Yuliati, dan Zigo Rolanda.

    “Setelah kita lihat langsung, masih banyak sekali kendala, padahal keberangkatan ke Armuzna tinggal besok. Apa yang disampaikan oleh Dirjen Haji dan Kementerian Agama kemarin di rapat, itu jauh dari kenyataan,” tegas Adies.

    Salah satu ketimpangan yang ditemukan adalah distribusi Kartu Nusuk dan sistem pengelompokan syarikah (layanan katering dan transportasi jemaah). Adies mengungkapkan bahwa di pemondokan Surabaya 16, masih terdapat puluhan jemaah yang belum menerima Kartu Nusuk, meskipun Dirjen PHU Kemenag sebelumnya menyatakan jumlahnya tinggal sedikit dan akan terselesaikan paling lambat pukul 20.00 waktu setempat.

    “Katanya tinggal sedikit, faktanya hari ini masih ada lebih dari 30 kartu Nusuk yang belum dibagikan. Kami akan tagih komitmen Dirjen bahwa malam ini semua sudah harus selesai,” ujarnya.

    Terkait sistem syarikah, Adies juga menyoroti pernyataan Kemenag yang menyebut pemondokan dan layanan syarikah sudah terintegrasi. Namun, di lapangan masih ditemukan pemisahan kelompok yang menyulitkan koordinasi pengangkutan ke Armuzna.

    “Yang dikatakan sudah satu syarikah, nyatanya masih ada yang menyatakan terpisah. Ini akan sangat menyulitkan distribusi dan pemantauan jemaah,” kata Adies.

    Ia menekankan pentingnya pengelolaan jemaah secara konsisten mulai dari pemondokan, keberangkatan ke Armuzna, hingga kepulangan ke Tanah Air. “Kalau dari hotel harus per hotel, ya di Armuzna juga tetap per hotel. Jangan sampai dipecah-pecah, ini akan membingungkan dan melelahkan jemaah,” ucapnya.

    Adies juga menyoroti kondisi psikologis dan semangat jemaah haji yang tetap kuat meskipun menghadapi sejumlah kendala. “Ibu-ibu dan bapak-bapak masih tersenyum, niat ibadahnya luar biasa. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah agar mereka dapat menjalani ibadah dengan tenang dan khusyuk,” pungkasnya.

    Timwas DPR RI menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan, mengingat masih ada lebih dari 500 kloter jemaah Indonesia yang harus dipastikan pelayanannya optimal dan setara. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Rizki Natakusumah Ingatkan Menkomdigi Pentingnya Pemerataan Akses Sinyal

    7 Juli 2025

    Endang Agustina Ingatkan Kejaksaan Pentingnya Jaga Muruah Institusi

    7 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Rizki Natakusumah Ingatkan Menkomdigi Pentingnya Pemerataan Akses Sinyal

    7 Juli 20250

    Endang Agustina Ingatkan Kejaksaan Pentingnya Jaga Muruah Institusi

    7 Juli 20250

    Komisi V Minta Basarnas Maksimalkan Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya

    7 Juli 20250

    Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya Indikasi Gagalnya Sistem Pengawasan Pelayaran Nasional

    6 Juli 20250

    Abidin Fikri Dorong Isu Kemandirian Keuangan DPR Masuk Laporan Ketua Baleg di Rapat Paripurna

    6 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?