Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menegaskan pentingnya penguatan kemampuan intelijen maritim nasional atau Naval Intelligence Gathering dalam rangka memperkuat kepentingan strategis Indonesia. Hal ini disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI bersama para pakar dan akademisi dalam pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam.
“Yang pertama, kami ingin menegaskan dan sekaligus memberikan apresiasi atas pandangan para pakar. Naval Intelligence Gathering ini adalah salah satu hal yang sangat penting dan tentu butuh kajian khusus. Harapannya, perjanjian ini bisa menjadi baseline strategis untuk menyusun kemampuan intelijen maritim sebagai bagian dari kepentingan nasional,” ujar Syamsu Rizal di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Ia mengakui bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki sistem Naval Intelligence yang terintegrasi dengan negara-negara lain. Menurutnya, pengembangan sistem ini akan sangat strategis, terutama dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia yang sangat luas dan penuh tantangan.
Selain itu, Syamsu Rizal juga menyampaikan apresiasinya atas pentingnya pembangunan kekuatan penjaga pantai atau coast guard, serta gagasan penguatan diplomasi pertahanan melalui pendekatan soft power. Ia menegaskan bahwa sebagai negara dengan kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak dapat membentuk pakta pertahanan seperti beberapa negara lain, namun bisa mengembangkan pengaruh melalui kekuatan lunak.
“Dengan pernyataan tentang soft power tadi, saya melihat ada ruang bagi Indonesia untuk membangun kekuatan lunak sehingga kita bisa diakui sebagai negara dengan sistem pertahanan canggih. Ini penting agar kita diakui oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan kita,” lanjutnya.
Menutup pendapatnya, Syamsu Rizal menegaskan pentingnya menggunakan momentum ini untuk memperkuat citra Indonesia di kawasan Asia Pasifik, terutama dalam menghadapi berbagai kampanye negatif terkait isu Papua dan Timor Leste.
“Muda-mudahan dengan pendekatan semuanya ini, Indonesia bisa menggunakan momentum ini untuk menjadi sekali lagi role model dalam melakukan praktek soft power,” pungkas Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.
RDPU ini turut dihadiri oleh Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Hukum Internasional FHUI), Dr. Dafri Agussalim (Direktur ASEAN Studies Centre UGM), dan Dr. Mohammad Riza Widyarsa (Departemen Hubungan Internasional Universitas Paramadina).