Dalam rangka kunjungan kerja masa reses, Komisi VII DPR RI menyerap sejumlah aspirasi pelaku industri kecil menengah dan UMKM lokal. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, mulai dari permasalahan impor barang jadi hingga tantangan bahan baku dan akses permodalan.
“Harga memang masih kurang bisa bersaing dengan produk lokal kita. Kita perlu solusi yang jelas. Kami memberikan masukan kepada Kementerian Perdagangan maupun Bea Cukai agar kebijakan impor, khususnya bahan baku untuk industri, tidak merugikan produsen dalam negeri,” ujar Rahayu kepada medpolindo.com usai melakukan pertemuan di di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (14/04/2025).
Ia menekankan bahwa kebijakan pembatasan impor harus selektif dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengurangi kuota impor, terutama barang jadi yang berpotensi mematikan industri dalam negeri. Pemerintah didorong untuk tetap membuka peluang impor bahan baku yang memang dibutuhkan oleh industri, tetapi tidak pada barang jadi yang mengancam produk lokal.
Selain isu impor, persoalan perizinan dan persoalan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga menjadi sorotan. Rahayu menyebut perlunya pendekatan lintas sektor secara holistik dari hulu ke hilir untuk mendukung keberlangsungan UMKM, ekonomi kreatif, dan industri dalam negeri.
Politisi Fraksi Gerindra itu juga menyoroti inovasi pelaku usaha lokal seperti merek sepatu “Pijak Bumi” yang menggunakan sampah plastik daur ulang sebagai bahan utama. Inisiatif seperti ini dianggap penting dalam mendorong industri ramah lingkungan.
“Kami mendengar banyak hal positif, seperti ban bekas yang dijadikan sandal, jamur yang digunakan untuk bahan sepatu, dan ini menunjukkan potensi luar biasa produk ramah lingkungan di Indonesia,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Terkait akses permodalan, Rahayu menyampaikan dukungan penuh terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh bank pemerintah seperti BRI. Namun, ia menilai perlu ada sosialisasi lebih luas, karena banyak masyarakat belum mengetahui bahwa pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan.
Rahayu juga menyoroti dominasi barang jadi dari China yang menjadi tantangan serius bagi industri lokal. Sebagai salah satu solusi, ia mengusulkan agar pintu masuk barang dari China dialihkan ke wilayah Indonesia timur agar distribusi ke pulau Jawa tidak terlalu mudah, sehingga produk lokal bisa lebih kompetitif.
Ia juga menyinggung peluang ekspor ke Amerika Serikat. “Tarif bea masuk untuk barang Tiongkok ke AS mencapai 100 persen, sedangkan Indonesia hanya 32 persen. Ini bisa jadi peluang besar jika kita bisa menjadi reseller dan memanfaatkan jalur distribusi secara cerdas,” tutupnya.
Dengan kunjungan ini, Komisi VII DPR RI berharap pemerintah semakin tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi industri lokal dan mampu merumuskan kebijakan yang melindungi sekaligus memberdayakan pelaku usaha dalam negeri.