Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป DPR Dukung Presiden Perbaiki Komunikasi Jubir dan Kabinet Pemerintah
    DPR

    DPR Dukung Presiden Perbaiki Komunikasi Jubir dan Kabinet Pemerintah

    redaksiBy redaksi25 Maret 202541 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengingatkan jajaran kabinet untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, agar program-program pemerintah dapat disampaikan secara jelas, tidak menyesatkan, dan tidak menyakiti hati rakyat. Hal tersebut mendapat respons positif dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan transparan kepada publik.


    Demikian disampaikan Puan saat sesi doorstop media usai menutup Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 dengan agenda Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 didampingi Wakil Ketua DPR Adies Kadir dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Selasa (25/3/2025).


    “Kami harapkan semua jajaran Kementerian dan juga Juru Bicara Kepresidenan yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Presiden bisa memberikan informasi yang baik, yang benar, yang jelas kepada masyarakat,” ujar Puan mengingatkan.


    Puan menegaskan kembali bahwa seluruh Kementerian dan Juru Bicara Kepresidenan harus menjalankan tugas mereka dengan baik, memberikan informasi yang benar dan jelas terkait dengan program-program pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo.


    Puan menambahkan bahwa tujuan dari perbaikan komunikasi ini adalah untuk menghindari adanya informasi yang menyesatkan atau bisa disalahartikan oleh publik. “Sehingga tidak ada misleading atau salah informasi. Jadi, ya seperti yang disampaikan oleh perintah Presiden,” tandasnya. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?