Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Juliyatmono Apresiasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening
    DPR

    Juliyatmono Apresiasi Kebijakan Penyaluran Tunjangan Guru Langsung ke Rekening

    redaksiBy redaksi18 Maret 202512 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang langsung ditransfer ke rekening guru tanpa melalui birokrasi panjang.

    “Kami sangat mengapresiasi kebijakan ini karena dapat meningkatkan kesejahteraan guru serta menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan efisien,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, Selasa (18/3/2025).

    Namun, ia menilai kesejahteraan guru masih belum ideal tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas. Oleh karena itu, ia bersama Komisi X DPR RI terus mendorong percepatan pengesahan RUU Perlindungan Guru.

    “Jika pemerintah mampu mereformasi sistem pencairan tunjangan, langkah serupa juga harus dilakukan untuk melindungi tenaga pendidik secara hukum. Fokus kita selanjutnya adalah mengawal RUU Perlindungan Guru agar segera disahkan,” tegasnya.

    Juliyatmono menyoroti kasus kriminalisasi terhadap guru, seperti Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan yang ditahan karena tuduhan penganiayaan saat mendisiplinkan siswa. Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, guru tetap rentan terhadap ancaman hukum yang dapat menghambat efektivitas mereka dalam mengajar.

    Hal senada disampaikan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Maharani Siti Shopia dari Departemen Hukum PB PGRI menilai kasus kriminalisasi guru merupakan puncak dari berbagai masalah yang dihadapi tenaga pendidik. “Regulasi saat ini belum cukup memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para guru,” ujarnya.

    Juliyatmono menegaskan bahwa pengesahan RUU Perlindungan Guru menjadi langkah strategis untuk memastikan tenaga pendidik tidak hanya dihargai secara finansial, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya.

    “Hal ini penting agar para guru merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan profesi mulia mereka sebagai pilar pendidikan bangsa,” pungkasnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Tiga Catatan Darmadi untuk Kemenkop: Roadmap Kabur, Tugas Tak Jelas, Eksekusi Telat

    10 Juli 2025

    Mardani Dorong Pemprov Jakarta dan Pusat Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta

    10 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Tiga Catatan Darmadi untuk Kemenkop: Roadmap Kabur, Tugas Tak Jelas, Eksekusi Telat

    10 Juli 20250

    Mardani Dorong Pemprov Jakarta dan Pusat Kolaborasi Tangani Banjir Jakarta

    10 Juli 20250

    Forum Bakohumas Tekankan Partisipasi Publik Bermakna dalam Proses Legislasi

    10 Juli 20250

    Warga 3T Tak Rasakan Nilai Pancasila, Negara Harus Hadir Lewat Layanan Dasar

    9 Juli 20250

    KUHAP Lama Berusia 44 Tahun, DPR Targetkan Revisi untuk Peradilan yang Adil

    9 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?