Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) bersubsidi di Lampung, khususnya menjelang Idulfitri 1446 H/2025 M.
Pernyataan ini disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (12/3/2025).
Perlu diketahui, Provinsi Lampung merupakan gerbang transportasi utama menuju provinsi-provinsi lainnya di kawasan Sumatra, khususnya untuk distribusi energi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG bersubsidi menjadi prioritas utama, terutama menjelang dan setelah Idulfitri.
“Pengawasan terhadap lembaga penyalur sangat diperlukan untuk menjamin distribusi BBM dan LPG bersubsidi berjalan dengan baik,” ujar Putri saat membuka agenda kunjungan.
Ia pun menekankan bahwa pengawasan ke lapangan secara langsung yang dilakukan Komisi XII DPR RI bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, mencegah lonjakan konsumsi yang tidak terkendali, serta meminimalisir praktik penyelewengan yang dapat mengganggu pasokan energi masyarakat. Sebab itu, jelasnya, guna menjamin kelancaran distribusi BBM dan elpiji bersubsidi, Komisi XII DPR RI mendorong peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait.
Dengan adanya Satgas Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2025 yang dikelola Pertamina Patra Niaga ini, ia berharap bisa memperkuat pengawasan di lapangan. Dirinya juga mengingatkan agar satgas RAFI bekerja sama dengan BPH Migas, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM Provinsi Lampung, dan Hiswana Migas.
“Kami berharap ada sinergi lebih erat antara Satgas RAFI 2025 dan lembaga terkait agar distribusi energi tetap stabil dan masyarakat tidak mengalami kelangkaan BBM maupun LPG bersubsidi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Politisi Fraksi PAN itu menegaskan bahwa hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan kajian dalam Rapat Kerja (Raker) atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kementerian terkait. Ia turut menekankan DPR RI melalui Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan distribusi energi agar tetap adil dan merata, terutama bagi masyarakat kecil yang bergantung pada subsidi pemerintah.
Sebelumnya, kebijakan pembatasan distribusi elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi sempat menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi hal ini, dirinya menekankan pentingnya aksesibilitas bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit menjangkau pangkalan.
Terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang kini memperbolehkan elpiji 3 kg tetap dijual melalui pengecer, ia mengapresiasi keputusan tersebut sekaligus mengusulkan penerapan sistem digital untuk meningkatkan pengawasan distribusi.
“Digitalisasi dapat menjadi solusi untuk memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, legislator daerah pemilihan Lampung I itu berharap setiap langkah pengawasan yang dilakukan Komisi XII DPR RI diharapkan bisa memperlancar distribusi BBM dan elpiji bersubsidi yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Baginya, masyarakat Lampung dan daerah lainnya harus bisa menikmati ketersediaan energi yang cukup selama perayaan Idulfitri tanpa kendala distribusi.