Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) membahas laporan kinerja LPDP tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dalam rapat itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang mengharuskan mandatory spending sebesar 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. “Sebagai bagian dari anggaran ini, LPDP memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana pendidikan Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 ini harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan LPDP. Anis juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan di Indonesia. “Pendidikan tidak boleh hanya untuk mereka yang mampu membayar biaya mahal, tetapi harus menjangkau seluruh anak-anak Indonesia yang membutuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerataan pendidikan menjadi faktor kunci dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa. Lebih lanjut, Anis menyoroti perhatian terhadap anak-anak dari daerah terpencil, khususnya di luar Pulau Jawa. Ia menggarisbawahi pentingnya Beasiswa Afirmasi yang telah berjalan pada tahun 2024, seperti Beasiswa Putra-Putri Papua, Beasiswa Daerah Afirmasi, dan Beasiswa Prasejahtera.
“Program ini harus menjadi prioritas setiap tahun karena anak-anak dari daerah terpencil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Selain itu, Anis juga menyoroti akses beasiswa bagi santri pesantren yang sering kali mengalami kendala dalam mendapatkan beasiswa LPDP dan mengusulkan agar kebijakan afirmasi diperkuat dengan memberikan kemudahan dalam persyaratan bagi kalangan yang benar-benar membutuhkan.