Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Pentingnya Pengawasan terhadap Impor Ilegal Kebutuhan Bahan Pokok Jelang Ramadan
    DPR

    Pentingnya Pengawasan terhadap Impor Ilegal Kebutuhan Bahan Pokok Jelang Ramadan

    redaksiBy redaksi23 Februari 202522 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengingatkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberikan perhatian penuh terhadap peredaran barang-barang impor, terutama yang rawan masuk secara ilegal. Pasalnya, menjelang bulan Ramadan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok, seperti bawang merah, bawang putih, gula, kacang, dan produk sandang seperti tekstil, diperkirakan akan meningkat.

    “Pihak berwenang agar lebih berhati-hati melihat impor barang-barang kebutuhan pokok mana saja yang tidak terkontrol, (karena) dapat menimbulkan masalah serius bagi perekonomian lokal dan negara,” tegasnya kepada medpolindo.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto beserta Jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jumat (21/02/2025).

    Politisi Fraksi Golkar ini menjelaskan banyak barang impor yang seharusnya masuk melalui jalur resmi, tetapi ada dugaan kuat bahwa sejumlah barang tersebut berasal dari impor ilegal. Hal ini, selain merugikan pelaku usaha lokal, juga mengurangi penerimaan negara yang seharusnya didapatkan dari proses impor yang sah.

    “Dengan demikian saya harapkan, pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Bea Cukai bisa memperketat pengawasan terhadap jalur-jalur impor, terutama yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri. Penegakan hukum yang tegas terhadap impor ilegal sangat penting, mengingat dampak buruknya terhadap perekonomian, terutama bagi para petani dan pengusaha lokal yang terkena dampak persaingan tidak sehat,” jelasnya.

    Ia pun menambahkan, transparansi dalam penegakan hukum juga diharapkan, agar rakyat dapat merasakan perlindungan dari negara. Karena itu, ia menekankan penegak hukum harus memiliki rasa cinta yang besar terhadap bangsa dan negara serta kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan praktik impor ilegal dapat ditekan, sehingga perekonomian lokal tetap terjaga dan penerimaan negara dari sektor ini dapat meningkat,” pungkasnya.

    Di kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Timur, Komjen Pol Imam Sugianto, menjelaskan mengenai kesiapan Satgas Pangan, khususnya menghadapi bulan puasa dan Ramadan.

    “Insyaallah, Satgas Pangan akan terus bergerak dan bekerja dengan baik. Hal ini menjadi prioritas utama, terutama menjelang hari-hari besar dan bulan puasa Ramadan. Di Jawa Timur, kami pastikan harga-harga bahan pokok tetap stabil. Jika terjadi lonjakan, pemerintah daerah selalu siap memberikan langkah-langkah yang tepat. Selain itu, di sektor tekstil, situasinya dipastikan aman,” pungkasnya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?