Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, menyoroti masalah fundamental dalam pembangunan infrastruktur air di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengungkapkan, tertundanya penyelesaian Bendungan Meninting membuat persoalan distribusi air ke masyarakat menjadi tertunda.
Walaupaun masih ada bendungan lainnya di NTB, namun ia menilai jaringan irigasi yang menghubungkan bendungan ke sawah dan pemukiman belum maksimal tersedia. Akibatnya, potensi air yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru terbuang sia-sia.
“Jika nanti bendungannya ada, tapi manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini akan jadi perhatian serius,” ujar Abdul Hadi dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/2/2025).
Ia pun menjabarkan, kondisi ini kerap terjadi di Sumbawa, di mana sejumlah titik masih belum memiliki sistem distribusi air yang memadai. Bahkan, sebutnya, aliran air yang tidak terkendali justru menyebabkan genangan di beberapa wilayah perkotaan.
Selain persoalan bendungan, dirinya juga menyoroti potensi bencana di NTB, khususnya banjir dan abrasi pantai. Ia menyebutkan bahwa beberapa sungai di Lombok kerap meluap hingga menggerus pemukiman warga. Salah satu contohnya adalah Sungai Babak, yang sering menyebabkan banjir di daerah sekitarnya.
“Kita perlu solusi konkret untuk pengamanan sungai, karena kalau tidak, masyarakat terus-menerus jadi korban,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Abdul Hadi menekankan bahwa percepatan pembangunan saluran irigasi dan distribusi air bersih harus menjadi prioritas pemerintah. Dirinya pun berharap Komisi V DPR RI bisa memastikan agar program ketahanan pangan nasional benar-benar ditopang oleh infrastruktur air yang siap dan berfungsi dengan baik.
“Kalau kita ingin ketahanan pangan sukses, maka ketersediaan air ini harus benar-benar dipastikan. Jangan sampai pembangunan yang sudah ada malah sia-sia karena kurangnya perencanaan,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.