Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Hetifah Sjaifudian Minta Kendala Pengisian PDSS di SNPMB 2025 Segera Diselesaikan
    DPR

    Hetifah Sjaifudian Minta Kendala Pengisian PDSS di SNPMB 2025 Segera Diselesaikan

    redaksiBy redaksi8 Februari 202512 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Berdasarkan laporan terkini, sejumlah sekolah masih mengalami kesulitan dalam finalisasi data akibat kompleksitas sistem dan integrasi dengan eRapport serta DAPODIK.

    Dalam proses pengisian PDSS, beberapa masalah utama yang dihadapi sekolah antara lain belum optimalnya penggunaan eRapport sebagai metode sinkronisasi data, kompleksitas pengisian data di DAPODIK dan eRapport yang berdampak pada integrasi ke PDSS SNPMB, serta masih adanya sekolah yang kesulitan melengkapi data akibat validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

    Selain itu, koordinasi antar-kementerian terkait juga dinilai perlu ditingkatkan agar proses berjalan lebih efektif. Hetifah menegaskan perlunya langkah-langkah konkret yang segera diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini.

    Seperti mendorong adanya insentif bagi sekolah yang secara periodik mengisi DAPODIK dan eRapport guna memastikan data siswa tetap valid. Selain itu, bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai pengisian DAPODIK, eRapport, dan PDSS juga harus diperkuat, termasuk konsultasi rutin selama periode pendaftaran.

    Ia juga menekankan pentingnya kebijakan cut-off yang lebih jelas bagi sekolah yang ingin beralih dari mekanisme eRapport ke manual guna menghindari kebingungan teknis. Koordinasi antara Pusdatin Kemendikdasmen, Pusdatin Kemdiktisaintek, serta pihak terkait seperti LTMT, BP3, dan MRPTNI juga harus diperkuat agar sistem berjalan lebih efektif.

    Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, akan terus mengawal perbaikan sistem ini agar tidak terjadi kendala serupa di tahun-tahun mendatang.

    “Kami mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Semua pihak harus berkolaborasi demi memastikan akses pendidikan yang merata dan transparan bagi seluruh siswa,” ujarnya melalui rilis yang diterima medpolindo.com baru-baru ini.

    Hingga 5 Februari 2025 pukul 13.25 WIB, dari 373 sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS, sebanyak 275 sekolah telah berhasil menyelesaikan prosesnya. Sisanya, 98 sekolah masih dalam tahap finalisasi hingga batas akhir pukul 15.00 WIB.

    Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat meningkatkan kesiapan dan responsivitas dalam menghadapi proses seleksi di tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada siswa yang dirugikan akibat kendala teknis yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?