Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi IV Minta Rencana Impor Daging dari India Dikaji Kembali
    DPR

    Komisi IV Minta Rencana Impor Daging dari India Dikaji Kembali

    redaksiBy redaksi4 Februari 202521 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Pemerintah berencana melanjutkan impor daging dari India di tengah merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Diketahui, India, saat ini merupakan salah satu negara yang belum bebas PMK.

    Karena itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemerintah akan menugaskan BUMN Pangan untuk mengimpor daging kerbau setelah ada keputusan resmi pemerintah.

    Menanggapi, hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan meminta rencana Pemerintah impor daging dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) dikaji lagi. “Seharusnya tidak boleh impor daging dari negara yang tidak bebas PMK,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip medpolindo.com, di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Politisi Fraksi PAN ini., Pemerintah justru harusnya memperketat impor hewan dan daging masuk ke Indonesia. Apalagi dari negara yang belum bebas PMK. “Masa rakyat kita mau dikasih makan barang-barang penyakit,” ujarnya.

    Dia juga meminta Pemerintah jangan jadikan masalah PMK di Indonesia dijadikan alasan untuk memperbesar kuota impor daging. Menurut dia, yang harus dilakukan Pemerintah justru adalah menertibkan pasar hewan agar PMK tidak meluas.

    “Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan vaksin aman di dalam negeri,” katanya.

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?