Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi X Soroti Tingginya Putus Sekolah di Sumatera Selatan
    DPR

    Komisi X Soroti Tingginya Putus Sekolah di Sumatera Selatan

    redaksiBy redaksi1 Februari 202512 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti tingginya angka putus sekolah (APS) di Sumatera Selatan yang mencapai 157.280 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka tertinggi ditemukan di Kecamatan Pemulutan.

    Untuk memastikan keakuratan data tersebut, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Esti turun langsung ke lapangan dan meninjau daerah tersebut.

    “Kami menemukan di Desa Pemulutan Ilir ada satu keluarga dengan ibu tunggal yang memiliki empat anak. Seharusnya, tiga dari mereka masih bersekolah, tetapi karena kondisi ekonomi yang sulit, anak pertamanya harus putus sekolah saat kelas 3 SMP,” ujar Esti kepada Parlementaria di Palembang, Sumsel, Kamis (30/1/2025).

    Esti menegaskan bahwa keluarga seperti ini seharusnya menjadi prioritas dalam penerimaan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Ia juga menyoroti pentingnya keakuratan data BPS agar program afirmasi pendidikan dapat tepat sasaran.

    “Kita sangat berharap peran BPS dalam pendataan ini benar-benar akurat dan dilakukan sesuai prosedur. Dengan begitu, data yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun pusat,” jelasnya.

    Menurutnya, data statistik yang dikeluarkan BPS harus sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, BPS diminta memastikan keakuratan dan akuntabilitas data yang disajikan.

    “Komisi X DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mengawal dunia pendidikan agar anak-anak yang kurang mampu tetap bisa bersekolah. Karena itu, afirmasi harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan dengan tepat sasaran,” pungkas Esti. 

    DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Peningkatan PNBP Harus Diiringi Pelayanan Pertanahan yang Transparan dan Efisien

    13 Juli 2025

    Komisi VIII Minta Perjelas Status Guru dan Kontrak P3K di Sekolah Rakyat

    13 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Peningkatan PNBP Harus Diiringi Pelayanan Pertanahan yang Transparan dan Efisien

    13 Juli 20250

    Komisi VIII Minta Perjelas Status Guru dan Kontrak P3K di Sekolah Rakyat

    13 Juli 20250

    BKSAP Gelar Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza-Palestina di Gedung Merdeka

    13 Juli 20250

    Komisi VII Dorong Pembagunan Infrastruktur Dasar Kawasan Industri Subang

    12 Juli 20250

    Dede Yusuf Dorong Evaluasi NJOP dan Pelayanan Langsung untuk Optimalkan PNBP Pertanahan

    12 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?