Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Ketua DPR: Diplomasi Parlemen Harus Berdampak bagi Kesejahteraan Rakyat
    DPR

    Ketua DPR: Diplomasi Parlemen Harus Berdampak bagi Kesejahteraan Rakyat

    redaksiBy redaksi30 Januari 202503 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Ketua DPR RI Puan Maharani/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    DPR RI meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) sebagai forum diplomasi parlemen dengan negara-negara sahabat. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan antarparlemen, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

    Peresmian GKSB DPR RI berlangsung di Gedung Pustakaloka, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025), dan dihadiri oleh puluhan duta besar. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Mardani Ali Sera dan jajaran pimpinan BKSAP lainnya. Dari pihak pemerintah, tampak Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.

    Dalam sambutannya, Puan menyampaikan refleksi awal tahun 2025 dengan menyoroti gencatan senjata di Gaza sebagai momentum untuk mengakhiri konflik global. “Di Timur Tengah, kita baru saja menyaksikan gencatan senjata di Gaza. Ini seharusnya menginspirasi kita untuk mengupayakan perdamaian di berbagai belahan dunia lainnya,” ujar Puan.

    GKSB, yang berada di bawah koordinasi BKSAP DPR RI, berfungsi sebagai instrumen diplomasi parlemen guna mempererat hubungan bilateral dan multilateral dengan negara mitra. Peresmian forum ini dihadiri 73 duta besar, termasuk dari Australia, Belanda, Jerman, Palestina, dan Irak.

    Puan menyoroti berbagai tantangan global, seperti krisis iklim, ketegangan geopolitik, dan proteksionisme perdagangan, yang menurutnya memerlukan peran aktif parlemen dalam mencari solusi.

    “Tantangan abad ke-21 membutuhkan solusi abad ke-21, termasuk melalui diplomasi parlemen. DPR berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif,” tegasnya.

    Dalam konteks ini, GKSB diharapkan menjadi platform penting bagi DPR untuk menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia di dunia internasional. Puan pun menekankan beberapa fokus utama diplomasi parlemen, termasuk perlindungan WNI dan pekerja migran di luar negeri, kontribusi terhadap perdamaian di Asia Tenggara melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta penguatan kerja sama ekonomi.

    “Kerja sama parlemen dapat mendukung pemerintah dalam mencapai target ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat dan mengurangi kemiskinan,” jelas Puan.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mendukung agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penanganan krisis iklim melalui forum internasional, seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20).

    “DPR juga akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina,” tambahnya.

    Puan berharap peresmian GKSB menjadi tonggak baru bagi diplomasi parlemen Indonesia agar lebih berdaya guna dalam menjawab tantangan global.

    “Mari kita bekerja sama untuk menerjemahkan optimisme ini menjadi kenyataan, menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera,” pungkasnya.

    Peresmian GKSB ditandai dengan penekanan tombol oleh Puan bersama Ketua BKSAP Mardani Ali Sera dan Wamenlu Arif Havas Oegroseno. Di sela acara, para duta besar terlihat berbincang dan berjabat tangan dengan Puan, menunjukkan eratnya hubungan diplomasi yang terjalin. 

    DPR RI GKSB Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 2026

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 20260

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 20260

    Soedeson Tandra Minta APH Bedah Kejanggalan Bukti Medis Kasus Kematian di Lombok

    26 Februari 20260

    Pemulihan Pascabencana Banjir Sumut Harus Didukung Data Valid

    25 Februari 20260

    Edy Wuryanto Dorong THR Diberikan H-14 untuk Dongkrak Ekonomi

    25 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?