Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menyatakan dukungannya terhadap usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai percepatan penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi masyarakat menjelang libur Lebaran 2025. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Menteri Perhubungan secara resmi mengusulkan penerapan WFA mulai 24-27 Maret 2025 sebagai bagian dari skema pengelolaan arus mudik. Usulan tersebut bertujuan untuk mengurangi penumpukan perjalanan menjelang Hari Suci Nyepi pada 28 Maret 2025, yang berlanjut dengan cuti bersama Idul Fitri 1446 Hijriah pada awal April.
“Kami sangat mengapresiasi upaya percepatan kebijakan WFA mulai tanggal 24. Hal ini penting untuk mencegah penumpukan perjalanan yang bisa berdampak pada kenyamanan masyarakat, bahkan berpotensi membuat sebagian orang harus merayakan Lebaran di jalan,” ujar Teguh kepada Parlementaria.
Kekhawatiran Penumpukan
Teguh, politisi Fraksi Partai NasDem, mengingatkan bahwa jika libur bersama tetap dimulai pada 28 Maret, risiko penumpukan perjalanan sangat tinggi. Ia menekankan pentingnya antisipasi agar masyarakat tidak mengalami kesulitan selama perjalanan mudik.
“Kalau libur bersama dimulai tanggal 28, kami khawatir akan terjadi penumpukan perjalanan. Hal ini tentu akan memengaruhi kenyamanan masyarakat, terutama bagi mereka yang bepergian bersama keluarga,” imbuhnya.
Selain itu, Teguh menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian, terutama terkait jadwal libur anak sekolah yang berpotensi memengaruhi rencana mudik keluarga. “Bagaimana dengan anak sekolah? Apakah mereka perlu menerapkan schooling atau studying from anywhere juga? Ini harus dibahas bersama Kementerian terkait agar kebijakan WFA dapat diterapkan secara sinergis,” tambahnya.
Urai Kepadatan
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa penerapan WFA selama periode 24-27 Maret bertujuan untuk mengurangi kepadatan di jalur transportasi utama, seperti pelabuhan penyeberangan dan bandara, yang akan tutup saat Hari Raya Nyepi. Usulan ini juga masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan sektor swasta guna memastikan implementasi berjalan lancar.
“Kami berharap DPR RI dapat mendukung kebijakan ini, sehingga pelaksanaan WFA dapat mengurai kepadatan arus mudik dan meningkatkan kenyamanan masyarakat,” ujar Dudy.
Kemenhub menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, untuk mencapai solusi terbaik bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran 2025.