Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, tegas mendorong soliditas parlemen negara-negara Asia dalam menagih janji pembiayaan iklim yang sudah disepakati oleh negara maju. Upaya tersebut perlu dilakukan mengingat selama ini komitmen pendanaan iklim negara maju belum terwujud menyeluruh.
Padahal, negara berkembang dan tertinggal menjadi pihak yang paling terdampak perubahan iklim baik dari sisi kapasitas pembangunan hingga situasi bencana.
“Sehingga, pendekatan prinsip common but differentiated responsibilities with respective capabilities dalam implementasi Paris Agreement itu perlu ditunjukkan dengan kepemimpinan dan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju. Dan ini adalah sebuah keharusan,” tegas Ketua Delegasi BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dalam pertemuan Parlemen negara Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) Standing Committee on Sustainable Development, 7-9 Desember 2024 di Manama, Bahrain.
Dalam keterangan kepada medpolindo.com, di Jakarta, Delegasi DPR RI bersama parlemen dari 15 negara lainnya bertemu di Bahrain untuk mendiskusikan beragam isu pembangunan berkelanjutan dengan sejumlah resolusi yang fokus pada isu energi, perubahan iklim, hingga lingkungan.
DPR pada kesempatan ini diwakili Delegasi dari BKSAP yang terdiri dari Mardani Ali Sera (Ketua Delegasi/Ketua BKSAP/FPKS), Ravindra Airlangga (Anggota Delegasi/Wakil Ketua BKSAP/F-Partai Golkar), Stevano Adranacus (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-PDIP), dan Galih Dimuntur Kartasasmita (Anggota Delegasi/Anggota BKSAP/F-Partai Golkar).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah adalah dengan mengusulkan penegasan komitmen pembiayaan iklim dari negara maju untuk negara berkembang dan tertinggal yang kembali dijanjikan meningkat hingga US$300 miliar pertahun dari sebelumnya US$100 miliar per tahun pada 2035. Hasil keluaran COP ke-29 di Baku Azerbaijan yakni Baku Climate Unity Pact perlu disambut oleh APA dan menjadi bagian resolusi isu lingkungan (Resolution on Environmental Issues).
“Dokumen kesepakatan Konferensi Negara Pihak UNFCCC ke-29 perlu dipahami oleh parlemen negara-negara Asia yang bergabung di APA. Sehingga kita dapat persisten dan berkelanjutan mendesak peran terdepan negara maju dalam menangani dampak perubahan iklim,” usul Politisi Fraksi PKS ini.
Dalam resolusi isu lingkungan, Mardani menambahkan ada banyak hal yang memerlukan peran terdepan dan kepemimpinan dari negara maju. Terlebih hal-hal tersebut telah termaktub dalam Perjanjian Paris. “Sebagai contoh adalah terkait gaya hidup berkelanjutan dan pola berkelanjutan dari konsumsi dan produksi yang menurut Perjanjian Paris pelaksanaannya perlu mendapatkan contoh dari negara maju,” sarannya dalam resolusi dimaksud.
DPR RI menyoroti tiga hal dalam pembahasan resolusi isu lingkungan di APA. Ketiga hal tersebut adalah komitmen negara maju dalam pembiayaan iklim, perlunya upaya untuk memberi contoh (lead by example) serta perlunya integrasi demokrasi lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Prinsip 10 Deklarasi Rio dalam proses legislasi dan kebijakan.
UNEP Adaptation Gap Report 2023 mencatat berdasarkan kebutuhan, estimasi dana yang diperlukan untuk adaptasi berada di kisaran US$ 215 miliar hingga US$ 387 miliar per tahun. Namun, data menemukan sekira rentang US$ 194 – US$ 366 miliar per tahun merupakan catatan kesenjangan pembiayaan iklim khususnya adaptasi.