Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyoroti beberapa aspek penting terkait infrastruktur di Bandara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Salah satu usulan utama adalah perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Siboru dari panjang 1.600 meter menjadi 2.100 meter. Perpanjangan ini diperlukan untuk memungkinkan pesawat mendarat dan lepas landas dari dua arah, menyesuaikan arah angin, demi keselamatan penerbangan.
“Perpanjangan runway penting agar pesawat dapat mendarat dan lepas landas dengan aman, tergantung arah angin. Selain itu, saya melihat masih ada galian-galian dalam di sekitar area bandara yang dapat membahayakan penerbangan. Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk meminta perpanjangan runway,” jelas Ridwan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Senin (9/12/2024).
Ridwan, yang merupakan politisi Fraksi Partai Golkar, juga menyoroti kondisi jalan dari Bandara Torea menuju Bandara Siboru. Perjalanan yang memakan waktu hingga 3–4 jam dinilai tidak layak karena kontur jalan yang kurang ideal. “Jalan ini sangat membahayakan masyarakat, khususnya pengguna jalan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah berencana membangun jalan baru, tetapi ada kendala terkait pembebasan lahan. Masyarakat mengeluhkan belum adanya ganti rugi yang memadai,” ungkap Ridwan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Komisi V DPR RI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak. Ridwan menyatakan bahwa anggaran untuk pembebasan lahan kemungkinan akan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Hal ini harus segera dilakukan, mengingat mobilitas di Papua sangat bergantung pada transportasi udara, sementara infrastruktur jalan masih terbatas. Di Kabupaten Fakfak sendiri, terdapat potensi industri seperti pupuk, kelapa sawit, dan pala. Kehadiran infrastruktur yang baik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambah Ridwan.
Ridwan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai langkah awal untuk menarik investasi swasta di kawasan timur Indonesia. “Berbeda dengan di Jawa, di mana swasta lebih dahulu masuk, lalu didukung oleh pemerintah. Di kawasan timur, pemerintah harus memulai terlebih dahulu sebelum swasta datang,” tegasnya.
Selain itu, Ridwan meminta perhatian terhadap kesiapan infrastruktur menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Ia menyoroti dua aspek utama, yakni peningkatan ekonomi dan keselamatan pengguna transportasi. “Kami ingin memastikan perjalanan masyarakat aman, nyaman, dan selamat. Meski tingkat kecelakaan telah menurun, Komisi V DPR meminta seluruh pemangku kepentingan sektor perhubungan meningkatkan upaya untuk mencapai zero accident,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Fakfak, Yohana Dina Hindom, berharap agar pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Fakfak terus ditingkatkan guna mendukung perekonomian daerah. “Potensi Fakfak dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian ini. Pemda juga telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan di lintas jalan menuju Bandara Siboru. Kami berharap akses ke Kabupaten Fakfak semakin mudah,” ujar Yohana.