Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Komisi IX Pantau Sektor Kesehatan dan Ketenagakerjaan di IKN
    DPR

    Komisi IX Pantau Sektor Kesehatan dan Ketenagakerjaan di IKN

    redaksiBy redaksi10 Desember 202422 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan persiapan IKN dalam hal kesehatan dan ketenagakerjaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR yang juga sebagai ketua tim kunjungan, Nihayatul Wafiroh mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Kalimantan Timur ini tidak hanya membahas perkembangan IKN, namun juga mencakup seluruh wilayah provinsi tersebut.


    “Dalam reses kali ini, kita melakukan kunjungan ke IKN, meskipun sorotan kami tidak hanya pada IKN saja, tapi juga pada keseluruhan Provinsi Kalimantan Timur. Kami ingin memastikan persiapan IKN, terutama terkait kesehatan dan ketenagakerjaan,” ujar Nihayatul Wafiroh atau akrab disapa Ninik, saat diwawancarai Tim medpolindo.com usai kunjungan, Senin (9/12/2024).


    Komisi IX DPR, lanjut Ninik, menekankan pentingnya pemenuhan hak pekerja di IKN, terutama terkait akses terhadap makanan, hunian, dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami ingin memastikan pekerja di sini, yang jumlahnya sekitar 26 ribu orang, dengan 22 ribu diantaranya berasal dari luar Kalimantan, dan lebih dari 3.000 orang merupakan warga lokal, sudah ter-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.


    Selain itu, Komisi IX juga melakukan inspeksi terhadap penyediaan makanan bagi pekerja, dengan memastikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pendampingan kepada pihak yang menyuplai makanan kepada pekerja di IKN.


    Kunjungan juga dilakukan ke Rumah Sakit Nusantara, yang merupakan rumah sakit milik pemerintah di IKN. Ninik berharap, rumah sakit yang memiliki sekitar 260 tempat tidur itu dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di IKN. Kendati pembangunan IKN masih berlangsung, dengan usia proyek baru mencapai satu tahun, Nihayatul Wafiroh mengingatkan pentingnya pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. 


    “Pelayanan dasar sudah mulai dilakukan, namun pembangunan fasilitas kesehatan masih terus dilakukan,” ungkapnya.

    DPR RI Hardiknas Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    BKSAP Dorong Solusi Damai atas Konflik Thailand–Kamboja

    25 Juli 2025

    Perlindungan Data Pribadi WNI Harus Jadi Prioritas dalam Kerja Sama Dagang

    25 Juli 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    BKSAP Dorong Solusi Damai atas Konflik Thailand–Kamboja

    25 Juli 20250

    Perlindungan Data Pribadi WNI Harus Jadi Prioritas dalam Kerja Sama Dagang

    25 Juli 20250

    Timwas Haji Sampaikan Tiga Rekomendasi, Sinkronisasi Data hingga Pembentukan Pansus

    25 Juli 20250

    Habiburokhman: RUU KUHAP Akan Perkuat, Bukan Melemahkan KPK

    24 Juli 20250

    Soal Beras Oplosan, Puan: Jangan Biarkan Konsumen dan Pedagang Kecil Jadi Korban

    24 Juli 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?