Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Komisi IX Pantau Sektor Kesehatan dan Ketenagakerjaan di IKN
    DPR

    Komisi IX Pantau Sektor Kesehatan dan Ketenagakerjaan di IKN

    redaksiBy redaksi10 Desember 202432 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memastikan persiapan IKN dalam hal kesehatan dan ketenagakerjaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR yang juga sebagai ketua tim kunjungan, Nihayatul Wafiroh mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Kalimantan Timur ini tidak hanya membahas perkembangan IKN, namun juga mencakup seluruh wilayah provinsi tersebut.


    “Dalam reses kali ini, kita melakukan kunjungan ke IKN, meskipun sorotan kami tidak hanya pada IKN saja, tapi juga pada keseluruhan Provinsi Kalimantan Timur. Kami ingin memastikan persiapan IKN, terutama terkait kesehatan dan ketenagakerjaan,” ujar Nihayatul Wafiroh atau akrab disapa Ninik, saat diwawancarai Tim medpolindo.com usai kunjungan, Senin (9/12/2024).


    Komisi IX DPR, lanjut Ninik, menekankan pentingnya pemenuhan hak pekerja di IKN, terutama terkait akses terhadap makanan, hunian, dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami ingin memastikan pekerja di sini, yang jumlahnya sekitar 26 ribu orang, dengan 22 ribu diantaranya berasal dari luar Kalimantan, dan lebih dari 3.000 orang merupakan warga lokal, sudah ter-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.


    Selain itu, Komisi IX juga melakukan inspeksi terhadap penyediaan makanan bagi pekerja, dengan memastikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pendampingan kepada pihak yang menyuplai makanan kepada pekerja di IKN.


    Kunjungan juga dilakukan ke Rumah Sakit Nusantara, yang merupakan rumah sakit milik pemerintah di IKN. Ninik berharap, rumah sakit yang memiliki sekitar 260 tempat tidur itu dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di IKN. Kendati pembangunan IKN masih berlangsung, dengan usia proyek baru mencapai satu tahun, Nihayatul Wafiroh mengingatkan pentingnya pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. 


    “Pelayanan dasar sudah mulai dilakukan, namun pembangunan fasilitas kesehatan masih terus dilakukan,” ungkapnya.

    DPR RI Hardiknas Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?