Anggota Komisi XI DPR RI, Tommy Kurniawan mengapresiasi tingginya besaran Dana Pihak Ketiga (DPK) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia lantas mengaitkannya dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia yang memungkinkan selaras dengan tingkat literasi keuangan di daerah tersebut.
“Ini saya kira memang di sini karena IPM nya tinggi jadi orang literasi keuangannya tinggi ya pak ya? Karena terlihat dari DPK-nya tinggi sekali ya, nah rahasianya apa nih? Kira-kira bisa ditularkan ke daerah-daerah yang lain. Cara sosialisasinya seperti apa?” tanya nya dalam Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI ke Yogyakarta pada Jumat (6/12/2024).
Menyinggung Indeks Pembangunan Manusia, merujuk pada data Bappenas IPM DIY menempati peringkat 2 nasional dan berada pada angka 81,62 jauh di atas rata-rata nasional 75,02. IPM sendiri merupakan ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Dalam rapat Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan
Simpanan dan Resolusi Bank LPS, menjelaskan bahwa total DPK Bank bank umum di DI Yogyakarta per Oktober 2024 mencapai Rp83,43 triliun. Data lain menunjukan per September 2024, BPR/BPRS di DI Yogyakarta memiliki total aset sebesar Rp10,48 triliun, total DPK Rp7,99 triliun, dan total kredit/pembiayaan Rp8,04 triliun.
“Kalau kemarin kita dengar dari BS LPS itu sebetulnya literasi keuangan di daerah lain itu masih sangat rendah kalau kita lihat DPK Nasionalnya juga masih jauh sementara di DIY ini cukup tinggi jadi kira-kira apa rahasianya?” kata politisi Fraksi PKB ini.
Dari data yang ada, per Oktober 2024 pertumbuhan DPK DI Yogyakarta mencapai 5,06% YoY. Seluruh komponen DPK mengalami pertumbuhan positif dengan peningkatan terbesar pada jenis produk tabungan (5,72% YoY). Porsi giro dan tabungan (CASA) masih mendominasi DPK DI Yogyakarta dengan total sebesar Rp61,35 triliun (73,53% dari total DPK), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp58,18 triliun (73,25% dari total DPK).