Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Soal Transfer Napi Bali 9 ke Australia, Komisi XIII Nilai Perlu Ada Payung Hukum yang Jelas
    DPR

    Soal Transfer Napi Bali 9 ke Australia, Komisi XIII Nilai Perlu Ada Payung Hukum yang Jelas

    redaksiBy redaksi9 Desember 202422 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Ketua Komisi XIII, Willy Aditya/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Komisi XIII DPR RI berharap pemerintah segera membuat aturan yang jelas dalam rangka pemulangan narapidana Bali 9 ke Australia. Upaya pemulangan ini tidak hanya berdampak positif bagi hubungan diplomasi kedua negara, melainkan juga solusi dalam mengatasi permasalahan overcapacity yang hampir terjadi di seluruh lapas di Indonesia.


    “Kami akan bahas sekarang sama Pak Wamen dan jadi good political willnya kan harus kita ingin bersambung walaupun kita belum punya aturan turunannya, tetapi setidak-tidaknya ini adalah prinsip bagaimana ini bukan dibebaskan, tapi ini dipindahkan saja ke negara asalnya untuk dilanjutkan tahanannya itu”, jelas Ketua Komisi XIII, Willy Aditya kepada awak media usai mengunjungi Lapas Kerobokan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII ke Bali, Jumat (6/12/2024).


    Di Lapas Kerobokan inilah, disinilah anggota Komisi XIII bertemu langsung dengan dua narapidana Bali 9 yakni Si Yi Chen dan Matthew Norman, yang sedang melakukan aktivitas produktif di bengkel kerja. Willy Aditya pun sempat mengajak kedua narapidana itu berbicara mengenai kemampuan mereka di bidang design grafis.  


    Selain Willy, Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo juga menyatakan bahwa ia menyambut baik upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pemindahan narapidana sebagai bentuk penguatan hubungan diplomasi dengan Australia. Namun, menurutnya, pemindahan napi tersebut perlu dilandasi dengan payung hukum yang jelas di Indonesia, agar dalam pelaksanaannya tidak mencederai aturan lainnya.


    “Tapi dari pihak kita, tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu, Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-Undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer, yang namanya transfer itu menyangkut banyak aspek, menyangkut hal asasi manusia, hubungan bilateral, hubungan baik antara negara. Itu bisa saja dan sudah banyak (dilakukan) presiden di banyak negara. Persoalannya dasar hukum harus dibuat,” tambah Andreas. 


    Seperti yang diketahui, Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin. 

    DPR RI Indonesia Willy Aditya
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Petugas TNI/Polri Ditambah Dua Kali Lipat, Dini Rahmania: Harus Skema Khusus, Jangan Kurangi Kuota Petugas Haji!

    19 Januari 2026

    Dukung KLH Gugat 6 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatra, Ateng Sutisna: Mereka Punya Utang Ekologis kepada Rakyat!

    19 Januari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    GoTo Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Lewat BPJS Hingga Bursa Kerja

    28 Januari 20264

    Petugas TNI/Polri Ditambah Dua Kali Lipat, Dini Rahmania: Harus Skema Khusus, Jangan Kurangi Kuota Petugas Haji!

    19 Januari 20260

    Dukung KLH Gugat 6 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatra, Ateng Sutisna: Mereka Punya Utang Ekologis kepada Rakyat!

    19 Januari 20260

    Sampaikan Empati Mendalam, Mori Hanafi: Fasilitas Bandara Mewah Tak Berarti Tanpa Jaminan Keamanan Penumpang!

    18 Januari 20260

    Tuntutan Publik Era Digital ‘Luar Nalar’, Aria Bima: Kantor Pertanahan Tak Bisa Lagi Pakai Cara Konservatif!

    18 Januari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?