Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka fakta memilukan tentang kondisi pendidikan di salah satu provinsi tertinggal di Indonesia tersebut. Memimpin rombongan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati menemukan sejumlah sekolah yang jauh dari standar kelayakan, sehingga memperlihatkan potret ketimpangan pendidikan di luar Pulau Jawa.
Satu di antaranya adalah SMP Negeri 7 Kupang Tengah yang kini masih menempati bangunan darurat. “Bayangkan, sekolah ini dibangun pada 2016 tetapi atapnya masih dari daun rotan, dindingnya dari pelepah, dan sebagian besar aktivitas belajar-mengajar dilakukan di bangunan SD yang dipinjam. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan,” ungkap Esti, sapaan akrabnya, kepada medpolindo.com usai meninjau sejumlah sekolah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (6/12/2024).
Berangkat dari fakta ini, ia mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, banyak sekolah di daerah terpencil, seperti NTT, seharusnya menjadi prioritas utama untuk perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan
“Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo soal peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk membangun infrastruktur yang layak di daerah-daerah tertinggal. Tidak ada alasan untuk menunda hal ini,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga mengusulkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara swakelola oleh sekolah dan masyarakat setempat. “Dengan swakelola, dana yang tersedia bisa digunakan lebih efektif. Misalnya, anggaran untuk dua gedung bisa dialokasikan untuk tiga gedung atau lebih. Selain itu, tenaga kerja lokal juga bisa terserap, yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Mengakhiri Jawa Sentris
Dirinya pun memberikan catatan tegas soal pendekatan jawa sentris dalam alokasi anggaran pendidikan yang kerap mengabaikan daerah di luar Jawa. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa NTT dan daerah-daerah lain di luar Jawa jauh lebih membutuhkan perhatian. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, bukan hanya mereka yang tinggal di pusat-pusat kota,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Esti menaruh harapan besar terhadap pemerintah segera mengeksekusi rencana-rencana perbaikan pendidikan. Baginya, agenda peninjauan di NTT ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama 79 tahun, perjuangan untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa masih jauh dari kata selesai.
“Pendidikan harus menjadi prioritas nyata, bukan hanya janji politik. Generasi muda kita di NTT dan daerah tertinggal lainnya tidak boleh terus-menerus menjadi korban ketidakadilan,” pungkasnya.