Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti persoalan polemik hilirisasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan di masyarakat. Ia mengingatkan kepada kementerian maupun Pemda terkait agar tetap memiliki kesadaran terhadap isu-isu lingkungan tersebut.
“Jadi jangan sampai mereka (rakyat) itu seperti tikus yang mati di lumbung padi. Di satu sisi daerah mereka itu menghasilkan banyak sekali devisa untuk negara, tapi di sisi lain justru kesejahteraan mereka yang menjadi terabaikan, atau bahkan dalam ekosistem mereka yang terancam,” ujar Ratna dalam wawancara kepada medpolindo.com, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Ia berpendapat bahwa saat sebuah industri ekstraktif didirikan, nilai keekonomian dari ekosistem yang sudah dikorbankan biasanya jauh lebih besar daripada nilai investasi dari perusahaan-perusahaan itu sendiri
“Jadi saya juga berharap pemerintah dalam hal ini melibatkan pihak-pihak akademisi. Karena saya yakin mereka-mereka ini masih sangat independen dan mampu memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif terkait perkembangan hilirisasi yang ada di Indonesia,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (C) Bahlil Lahadalia menempati jabatan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Satgas ini akan bertugas untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia.
Satgas Hiliriasi bakal menelaah regulasi yang menghambat investasi, untuk kemudian menggantinya dengan aturan yang lebih baik. Satgas ini akan melibatkan kementerian-kementerian teknis, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian.