Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Novita Hardini: Transformasi Digital Media Publik Harus Maksimal, Jangan Hanya Tagline
    DPR

    Novita Hardini: Transformasi Digital Media Publik Harus Maksimal, Jangan Hanya Tagline

    redaksiBy redaksi5 Desember 202412 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini./Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya transformasi digital yang nyata dan menyeluruh bagi lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara. Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi VII DPR RI, ia menyampaikan apresiasinya atas langkah awal yang dilakukan. Namun, ia juga menyoroti tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, mulai dari infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia (SDM). 

    “Kita semua tahu, transformasi dari analog ke digital adalah kebutuhan mendesak. Saat ini, konsumsi media masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia, telah bergeser ke platform media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok. Lembaga penyiaran publik harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini,” ujar Novita, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Selain itu, Novita menyoroti bahwa pengaruh influencer dalam menyampaikan informasi sangat besar di era digital. “Kalau Anda punya media yang bisa siaran langsung tapi yang menonton hanya enam orang, itu jadi tidak relevan. Perlu strategi untuk menarik perhatian generasi muda dan publik luas,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

    Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur TVRI yang menurut data menurun hingga 90 persen di beberapa area. “Bagaimana masyarakat akan tertarik menonton jika kualitas gambar tidak bersaing dengan televisi swasta? Padahal, konten edukatif TVRI sangat potensial,” tambahnya. 

    Tak hanya itu, Legislator Dapil Jawa Timur VII ini juga berharap optimalisasi Peran TVRI sebagai penyelenggara multiplexing mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos dan Telekomunikasi. Novita menilai bahwa TVRI memiliki peluang besar sebagai penyelenggara program multiplexing. Namun, sukses tidaknya peluang ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan internal. 

    “Sebelum meminta dukungan anggaran dari pemerintah, TVRI perlu memperbaiki masalah internal, termasuk peningkatan SDM. Transformasi digital tidak cukup hanya menjadi tagline, SDM yang andal dan inovatif harus menjadi prioritas,” katanya. 

    Novita juga mengajak dan mengapresiasi program TVRI selama pandemi COVID-19 yang menghadirkan tayangan pembelajaran bagi anak-anak, seperti kelas matematika dan program edukasi lainnya.

    “Program ini perlu dilanjutkan untuk mengurangi konsumsi anak-anak pada konten media sosial yang tidak memiliki filter usia. TVRI, RRI, dan Antara harus kembali menjadi pilihan utama masyarakat untuk informasi dan edukasi,”pungkasnya. 

    Dengan catatan dan harapan yang disampaikan, Novita optimistis bahwa transformasi digital yang maksimal dapat menjadikan media publik relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. “Mari kita fokus dari hulu ke hilir untuk mewujudkan lembaga penyiaran publik yang kuat dan mampu bersaing di era digital,” tutupnya. 

    DPR RI Indonesia rri TVRI
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Tiap Tahun Bahas Anggaran, Pusat Diberikan Porsi Besar: Harusnya Daerah Lebih Berdaya!

    31 Juli 2026

    Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

    31 Juli 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Tiap Tahun Bahas Anggaran, Pusat Diberikan Porsi Besar: Harusnya Daerah Lebih Berdaya!

    31 Juli 20260

    Abdul Fikri: Putusan MK Perkuat Konstitusi, Anggaran MBG Harus Dipisahkan dari Pendidikan

    31 Juli 20260

    Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

    30 Juli 20260

    Banyak Spekulasi Liar Berkembang, Usut Tuntas Kematian Karumga Eks Jampidsus!

    30 Juli 20260

    Lestari Moerdijat: TPPO Pengkhianatan terhadap Konstitusi dan Kemanusiaan

    30 Juli 20261
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?