Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengapresiasi upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan energi terbarukan. Namun, ia menyoroti implementasi kebijakan di lapangan yang masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Saya melihat gagasan pemerintah, khususnya terkait standar ISO untuk energi bersih dan teknologi hemat energi, sangat baik. Namun, implementasinya di lapangan hanya tercapai setengahnya,” ujar Novita dalam keterangan persnya yang diterima Rabu, (3/12/2024).
Novita menyoroti rendahnya realisasi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang baru mencapai separuh dari target 1 juta sertifikasi. Ia menyebut salah satu kendala utama adalah persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bahwa sertifikasi SNI membutuhkan biaya tinggi.
“Banyak pelaku UMKM kita menganggap standarisasi itu mahal, baik untuk SNI, GMP, maupun HACCP. Jika ini tidak diatasi, target standarisasi sulit tercapai, dan masyarakat akan enggan membeli produk yang tidak terstandar,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk mengubah persepsi tersebut melalui sosialisasi yang masif serta menghadirkan solusi terobosan agar sertifikasi lebih terjangkau bagi UMKM. “Kami siap mendukung tambahan anggaran untuk program ini, asalkan ada ide konkret yang mampu menyelesaikan kendala di lapangan. Terobosan seperti subsidi atau insentif untuk sertifikasi SNI dapat menjadi solusi,” tambah Novita.
Selain itu, Novita memperingatkan potensi dampak ekonomi jika masalah ini tidak segera diatasi. Produk UMKM tanpa standar berpotensi ditolak konsumen, sehingga memengaruhi daya saing ekonomi nasional.
“Standarisasi bukan hanya tentang kualitas produk, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Jika UMKM kesulitan mendapatkan sertifikasi, ini akan menjadi beban bagi ekonomi nasional,” tegasnya.
Novita berharap pemerintah dapat memaparkan langkah-langkah konkret pada rapat kerja berikutnya yang akan berdampak positif bagi pelaku UMKM serta memperkuat perekonomian nasional.