Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Komisi IV Soroti Pentingnya Kementan Reformasi Sektor Pertanian dan Status WDP dari BPK
    DPR

    Komisi IV Soroti Pentingnya Kementan Reformasi Sektor Pertanian dan Status WDP dari BPK

    redaksiBy redaksi4 Desember 202412 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menekankan pentingnya reformasi sektor pertanian demi mencapai efisiensi dan keberlanjutan dari setiap program kerja Kementerian Pertanian (Kementan). Sebab itu, dengan berbagai tantangan sekaligus peluang besar yang akan dihadapi, ia mendorong Kementan untuk memanfaatkan penuh sumber daya yang dimiliki guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Memperkuat argumentasinya, dirinya menyoroti soal status laporan keuangan Kementan yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.

    Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah fondasi bagi keberhasilan program-program strategis di sektor pertanian. “Dalam delapan tahun terakhir, kita selalu mendapatkan opini WTP. Saya berharap kementerian segera menindaklanjuti rekomendasi BPK agar kembali ke jalur yang benar,” ungkap Alex.

    Di sisi lain, ia mengkritisi rendahnya capaian pengembangan sejumlah komoditas utama seperti kelapa, pinang, cengkeh, dan karet, yang hanya mencapai sekitar 50 persen, dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurutnya, komoditas ini seharusnya menjadi prioritas lantaran berperan penting mendukung ekonomi biru sekaligus agenda perdagangan karbon yang tengah digaungkan pemerintah.

    Rendahnya capaian di sektor ini, jelasnya, harus menjadi evaluasi sebagai landasan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan di tahun mendatang. “Kalau kita bicara ekonomi biru dan carbon trading, maka pengelolaan kawasan pertanian seperti kelapa dan pinang menjadi kunci utama. Kementerian harus lebih fokus dan konsisten dalam menjalankan program ini,” tegasnya.

    BPK DPR RI Indonesia kementan WDP
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    RUU SDI Disahkan, Ledia Hanifa: Data Milik Indonesia, Diatur dan Dijaga di Dalam Negeri

    12 Oktober 2026

    Daniel Johan Desak Bulog Segera Distribusikan Beras Guna Tekan Lonjakan Harga

    12 Oktober 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    RUU SDI Disahkan, Ledia Hanifa: Data Milik Indonesia, Diatur dan Dijaga di Dalam Negeri

    12 Oktober 20260

    Daniel Johan Desak Bulog Segera Distribusikan Beras Guna Tekan Lonjakan Harga

    12 Oktober 20261

    BIN Perlu Perkuat Koordinasi Antarlembaga, Cegah dan Deteksi Ancaman Keamanan

    12 Oktober 20260

    Perpres Ojol Disahkan, Komisi V Ingatkan Jangan Ada Ego Sektoral Tiga Kementerian

    11 Oktober 20260

    Meitri Citra Wardani Minta Transparansi Dokumen Lingkungan Perusahaan Energi

    11 Oktober 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?