Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI turut berpartisipasi dalam Konferensi Parlemen Regional Asia Pasifik yang bertema Global Health Security. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menjelaskan bahwa konferensi ini menitikberatkan pada sosialisasi dan implementasi International Health Regulations (IHR) yang telah diamendemen pada 2024.
Menurut Mardani, protokol IHR sebelumnya menunjukkan sejumlah kekurangan yang terlihat selama pandemi Covid-19. “Makanya diamendemen pada Juni 2024, dan sekarang sedang disosialisasikan kepada eksekutif, legislatif, serta NGO. Protokol ini mencakup langkah-langkah menghadapi masalah kesehatan global, termasuk pandemi dan perubahan iklim,” ujar Mardani kepada Parlementaria di Bangkok, Senin (2/12/2024).
Mardani menambahkan bahwa Indonesia mendapat kesempatan berharga untuk berdiskusi dengan para ahli berkompeten, seperti perwakilan dari WHO, IMO, pakar kesehatan, serta delegasi negara-negara Asia Pasifik. “Termasuk Thailand, Kamboja, Laos, Brunei, Filipina, Mikronesia. Kita juga diundang untuk berbagi pengalaman,” kata politisi Fraksi PKS tersebut.
Sebagai narasumber dalam sesi kedua bertema Leveraging Parliamentary Function for Health Security Preparedness, Mardani memaparkan respons Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Ia menyoroti pentingnya legislasi yang fleksibel dalam menghadapi situasi darurat, terutama karena pandemi seperti Covid-19 datang tanpa terduga.
“Dulu ada flu Spanyol atau wabah hitam, tetapi sekarang kita bersyukur memiliki lingkungan dan infrastruktur yang mendukung kolaborasi antara pemerintah, parlemen, masyarakat, dan pakar untuk membangun ketahanan terbaik. Termasuk untuk menghadapi pandemi atau bencana terkait perubahan iklim,” jelasnya.
Mardani juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan IHR bergantung pada kesiapan infrastruktur di lapangan. “Seperti kata pepatah, evil is in the detail. Masalah seperti jumlah tempat tidur, dokter, dan perawat yang tidak merata menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu inisiatif dari pemerintah daerah untuk memastikan infrastruktur kesehatan memadai, sehingga prinsip sedia payung sebelum hujan dapat diterapkan,” ujar Mardani.
Ia berharap Indonesia bersama negara-negara peserta lainnya dapat menjadi salah satu yang terbaik dalam mempersiapkan diri menghadapi kerentanan dan ketidakpastian di masa depan. “Dengan kesiapan legislasi, masyarakat, pemerintah, dan terutama anggaran, kita bisa mengurangi dampak besar. Sebab, jika kita tidak siap, biayanya jauh lebih besar. Tetapi jika kita siap, biaya tersebut bisa ditekan,” tutup Mardani.