Anggota Komisi I DPR RI Rudianto Tjen mengakui bahwa Korem 052/WJK membutuhkan dukungan anggaran yang cukup. Hal itu guna meningkatkan sarana dan prasarana juga peningkatan kapasitas dalam mendukung program asta cita Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan pria yang kerap disapa Rudi Tjen tersebut usai pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi I DPR RI ke Korem 052/WJK, Kota Tangerang, Banten, Jumat (29/11/2024).
“Dalam rapat kerja kita dengan Korem 052/WJK, kita melihat bahwa memang Korem ini membutuhkan dukungan anggaran yang sampai hari ini kita katakan masih sangat minim. Kita lihat supaya Korem 052 ini bisa menjalankan tugasnya dengan lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan kita harapkan bahwa Korem 052 juga bisa mendukung program presiden untuk melakukan pembangunan di daerah kita masing-masing,” ungkapnya kepada medpolindo.com.
Diketahui, bahwa anggaran TNI AD secara keseluruhan tahun 2024 sebesar Rp58,15 Triliun. Sedangkan, alokasi anggaran pertahanan TNI AD 2025 sebesar Rp57,21 Triliun. Secara tren persentase anggaran pertahanan terhadap PDB tahun 2019-2023, Pemerintah mengalokasikan 0,8 persen dari PDB untuk anggaran pertahanan, tentunya hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah ke depannya.
“Jangan sampai seperti-seperti yang kemarin-kemarin itu banyak lahan TNI yang diserobot oleh masyarakat karena dianggap lahan tidur dan sebagainya”
Selain itu, Rudi Tjen pun menyoroti pula soal permasalahan aset lahan. Menurutnya, persoalan ini kerap dialami oleh seluruh lahan milik TNI dan minimnya perhatian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Ya untuk itu tadi juga tadi ditegaskan bahwa pengurusan kepemilikan lahan yang selama ini secara administrasinya kurang mendapatkan perhatian yang khusus. Maka kita harapkan bahwa ini betul-betul bisa diperhatikan dan kita urus legalitasnya. Jangan sampai seperti-seperti yang kemarin-kemarin itu banyak lahan TNI yang diserobot oleh masyarakat karena dianggap lahan tidur dan sebagainya,” tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Rudi melanjutkan pada periode DPR RI yang lalu dirinya telah menindaklanjuti hal tersebut untuk diperhatikan. Sehingga, seharusnya, permasalahan ini sudah sampai pada pengurusan legalitas. “Ini saya pikir sudah ditindaklanjuti karena kunjungan di periode lalu juga sudah dilakukan pengurusan-pengurusan yang sampai legalitas ini sudah bisa terealisasi secara baik,” tutupnya.