Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Pemerintah dan APH Harus Serius Tegakkan Hukum pada Kasus ‘Polisi Tembak Polisi’ di Sumbar
    DPR

    Pemerintah dan APH Harus Serius Tegakkan Hukum pada Kasus ‘Polisi Tembak Polisi’ di Sumbar

    redaksiBy redaksi29 November 202422 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ‘polisi tembak polisi’ yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Insiden ini, kata Nurwayah, kembali menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat. Untuk itu, ia pun menyerukan pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini.

    “Peristiwa seperti ini tidak hanya mencoreng institusi kepolisian, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kasus ini harus diusut hingga tuntas agar tidak ada ruang bagi oknum yang melindungi kegiatan ilegal,” tegas Nurwayah dalam keterangannya kepada medpolindo.com, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Kita bersama masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran dan titik balik bagi semua pihak untuk memprioritaskan keadilan dan kejujuran di atas segalanya”

    Selain itu, Legislator Dapil Jakarta III ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan untuk memastikan semua aktivitas dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Nurwayah, tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

    “Penting untuk mengembalikan integritas hukum di sektor ini. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dimintai pertanggungjawaban. Kita harus menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu,” tambah Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

    Nurwayah menyebutkan pihaknya juga akan terus mengawal isu ini melalui komisi terkait di DPR RI, gunas memastikan ada langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola pertambangan dan mencegah insiden serupa terulang. Terlebih, Nurwayah mengingatkan bahwa keberanian untuk mengungkap kasus ini menjadi momentum penting dalam menegakkan keadilan.

    “Kita bersama masyarakat berharap agar kasus ini menjadi pelajaran dan titik balik bagi semua pihak untuk memprioritaskan keadilan dan kejujuran di atas segalanya,” pungkasnya. 

    DPR RI Indonesia Nurwayah
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari

    5 Agustus 2025

    Endang Setyawati Dorong Tindak tegas Pelaku Oplos Beras

    4 Agustus 2025
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari

    5 Agustus 20250

    Endang Setyawati Dorong Tindak tegas Pelaku Oplos Beras

    4 Agustus 20250

    Marak Kasus Keracunan MBG Lagi, Komisi IX Minta Audit Keamanan Kandungan Menu

    4 Agustus 20250

    Marak Bendera One Piece, Mardani: Selama Tidak Ada Unsur Kriminal, Enjoy Saja!

    4 Agustus 20250

    Tidak Hanya Prabowo, Presiden RI Sebelumnya Juga Gunakan Hak Prerogatif untuk Amnesti dan Abolisi

    3 Agustus 20250
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2025 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?