Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Furtasan Ungkap Dua Metode Solusi Penanganan Perundungan di Sekolah
    DPR

    Furtasan Ungkap Dua Metode Solusi Penanganan Perundungan di Sekolah

    redaksiBy redaksi29 November 202461 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf (kiri)/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf memberikan solusi dalam rangka menangani persoalan perundungan di sekolah. Solusi tesebut mencakup edukasi tentang perundungan, serta memperkuat pemahaman guru Bimbingan Konseling (BK). Dua hal ini, ia menilai dapat menyelesaikan persoalan perundungan di sekolah.

    “Diperlukan edukasi terkait perundungan agar tidak terjadi kekerasan lagi, kemudian dengan memperkuat guru BK. Itu saya sangat setuju dengan kebijakan Pak Menteri yang sekarang,” katanya saat diwawancarai medpolindo.com usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (28/11/2024).

    Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa terkait guru BK sesungguhnya sudah diajarkan segala metode untuk menyelesaikan persoalan perundungann. Yaitu, mekanisme problem solving, sehingga pemahaman tersebut dapat dioptimalkan keberadaan guru BK tersebut.

    “Guru BK ini sudah mendapatkan ilmunya melalui pendidikan jenjang formal selama empat tahun dan mereka diajarkan bagaimana untuk menyelesaikan problem solving itu. Saya sangat sepakat dengan Pak Menteri yang sekarang,” jelasnya.

    Politisi dapil Banten II itu meminta agar perlu adanya pelatihan secara berkala untuk guru BK dan dilatih untuk menyelesaikan persoalan itu. “Karena mereka tidak mengajar di kelas, mereka mengampu di satuan pendidikan. Itu menurut saya menjadi trigger penting untuk penyelesaian perundungan di sekolah,” tutupnya. 

    Bimbingan Konseling (BK) DPR RI Indonesia perundungan
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 2026

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Bekasi Diminta Jadi Percontohan Nasional Penegakan HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental

    11 September 20260

    Komisi XIII Soroti Kesiapan Imigrasi Tangani WNA Terdampak Force Majeure

    11 September 20260

    Penundaan Keberangkatan Terindikasi TPPO Jangan Berhenti sebagai Tindakan Administratif

    11 September 20260

    LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

    11 September 20260

    Komisi II Dorong Penerapan Stelsel Aktif dan Interoperabilitas Data dalam RUU Adminduk

    10 September 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?