Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti peran krusial Provinsi Kalimantan Barat, dalam sistem perpajakan dan kepabeanan nasional. Berada di posisi geografis strategis, Provinsi Kalimantan Barat adalah pintu gerbang perdagangan internasional, terutama karena berbatasan darat dengan Sarawak, Malaysia.
Sebab itu, ia menilai Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara. Diketahui, provinsi ini merupakan kontributor signifikan pajak dari sektor sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit, kehutanan, dan tambang.
Akan tetapi, Kalimantan Barat kerap dilanda isu rendahnya kepatuhan pajak di sektor informal, potensi kebocoran penerimaan, serta isu penyelundupan di kawasan perbatasan menjadi tantangan besar yang perlu ditangani secara komprehensif. Sebab itu, ia menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021, sebagai langkah untuk memperluas basis pajak.
Di sisi lain, dirinya juga menyoroti tantangan perpajakan dan kepabeanan yang dipengaruhi oleh dinamika global, seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi, dan pengetatan kebijakan moneter. Menurutnya, fluktuasi harga komoditas utama, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, serta meningkatnya shadow economy juga menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan strategi perpajakan yang adaptif.
“Ekonomi digital membuka peluang besar, tetapi tanpa sistem perpajakan yang siap menangkap aktivitas ini, potensi penghindaran pajak akan meningkat,” terang Jazilul saat membuka agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kanwil Dirjen Pajak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024).
Tidak hanya itu saja, jelasnya, Banggar DPR RI meninjau langsung realisasi penerimaan pajak di Kalimantan Barat, kontribusi terhadap APBN, serta berbagai kendala yang dihadapi. Secara langsung, ia menyatakan bahwa Kantor Perwakilan DJP dan DJBC Provinsi Kalimantan Barat berperan penting meningkatkan penerimaan negara melalui penguatan pengawasan dan digitalisasi.
Menutup pernyataan, Politisi Fraksi PKB ini berharap Kunjungan Banggar DPR RI ke Kalimantan Barat tidak hanya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan, akan tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan sistem perpajakan yang inklusif, adil, dan transparan.