Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengelar agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), untuk membawa pesan penting terkait pemerataan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan kekayaan alam. Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyoroti tantangan dan peluang strategis yang dihadapi provinsi ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang kini ditargetkan harus mencapai 8 persen dalam lima tahun mendatang.
Perlu diketahui, Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hasil hutan dan perkebunan sawit dan bauksit, yang memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Sebab itu, Syarief menegaskan pemanfaatan sumber daya ini perlu diiringi dengan strategi keberlanjutan yang lebih matang.
“Potensi besar ini harus dikelola dengan bijak. Jangan sampai kekayaan alam hanya menjadi cerita tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Syarief saat membuka agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024).
Dirimya menekankan, keberagaman budaya dan peningkatan infrastruktur harus menjadi fondasi kuat untuk mempercepat pengembangan sektor perdagangan, industri, dan pariwisata.
Pertumbuhan Ekonomi Didorong, Inflasi Terkendali
Meski inflasi di Kalimantan Barat tercatat hanya 1,58 persen (yoy) pada bulan Oktober 2024, yang mana jauh lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,51 persen, akan tetapi pertumbuhan ekonomi masih sedikit tertinggal dibandingkan rata-rata regional Kalimantan. Pada kuartal II-2024, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 4,76 persen, di bawah rata-rata regional Kalimantan sebesar 5,22 persen.
“Kami melihat potensi untuk pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, asalkan pemerintah daerah dan pusat mampu bersinergi dalam pengelolaan anggaran dan implementasi program-program strategis,” imbuhnya.
Tekan Kesenjangan Kualitas Hidup
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyoroti soal efektivitas pengelolaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menurutnya, dana ini harus menjadi instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Mewakili Banggar DPR RI, ia meminta agar Kementerian Keuangan memberikan perhatian khusus pada tantangan administratif yang dihadapi pemerintah daerah dalam pencairan dana. “Kami ingin memastikan bahwa dana TKDD benar-benar digunakan untuk program-program yang berdampak langsung, seperti peningkatan infrastruktur desa, pendidikan, dan mitigasi perubahan iklim,” terangnya.
Menutup pernyataan, Syarief berharap Kalimantan Barat tidak hanya menjadi daerah penghasil sumber daya mentah, akan tetapi juga pusat industri pengolahan dan inovasi yang memberikan nilai tambah lebih besar. “Kami ingin Kalimantan Barat menjadi contoh bagaimana kekayaan alam dapat diolah secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.” tandas legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat I itu.
Sebagai informasi, Syarief menekankan setiap catatan dalam agenda ini akan menjadi dasar untuk penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026. Maka dari itu, kunjungan kerja ke Kalimantan Barat menegaskan komitmen Banggar DPR RI untuk menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional yang lebih adil dan inklusif.