Reformasi Birokrasi menjadi salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sejalan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Salah satu bukti komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu adanya sinergi antarbagian. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar pada Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) Reformasi Birokrasi.
“Mewujudkan Reformasi Birokrasi itu bukan kerja perorangan, tapi kerja bersama. Jadi kolaborasi itu menjadi kata kunci agar kita bersama-sama bisa saling membantu untuk melengkapi satu sama lain. Ini merupakan kerja organisasi untuk mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif),” jelas Indra Iskandar pada Rapat Monev yang diadakan di Yogyakarta Marriott Hotel, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (26/11/2024).
Rapat monev kali ini, dihadiri oleh beberapa Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi dari masing-masing bagian. Dalam rapat kali ini masing-masing bagian memaparkan presentasi yang berisi capaian dan halangan yang sedang dihadapi. Dengan adanya diskusi yang membangun diharapkan dapat menjadi langkah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam proses penilaian Reformasi Birokrasi.
“Hari ini kita evaluasi satu persatu indikator-indikator (yang menjadi acuan Reformasi Birokrasi) pada masing-masing biro, atau bagian. Saya bersyukur sebagian besar mengalami peningkatan cukup signifikan. Dan tentu meski masih ada beberapa kekurangan, saya optimistis kedepannya beberapa variabel indikator itu semua akan membaik. Ada semangat bersama di seluruh jajaran pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI serta pendukung-pendukungnya untuk mengejar target indeks yang sudah ditetapkan,” jelas Indra.
Indra berharap dengan adanya sinergi serta kolaborasi dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI dapat membantu tercapainya target yang telah ditetapkan untuk penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2024 ini. Tentunya target ini perlu dijaga dan menjadi lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya.