Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tinggal menghitung hari yang digelar secara serentak di berbagai penjuru wilayah Indonesia mulai dari Pilbup hingga Pilgub pada Rabu (27/11). Terkait hal itu, netralitas TNI menjadi salah satu fokus pembahasan yang mengemuka dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
Diwawancarai medpolindo.com di sela-sela rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan meyakini TNI siap untuk hadir sebagai lembaga yang netral menjadi prinsip yang ditunjukkan oleh TNI saat Pilkada mendatang.
“Kita percaya karena TNI tentu dalam kaitan dengan lembaga yang paling dipercaya publik ya. Oleh karena itulah kita yakin dengan peran TNI dengan netralitasnya karena selama ini TNI tampil sebagai lembaga profesional,” ujar Aher, sapaan akrabnya, saat wawancara di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Selain itu, Politisi Fraksi PKS tersebut menilai TNI sudah dalam posisi sangat siap untuk ikut serta melakukan pengamanan Pilkada. Meski tidak melakukan pengamanan langsung karena yang langsung adalah Polri, namun TNI berperan penting dalam andil cipta kondisi di belakang layar mengkondisikan masyarakat supaya Pilkada berlangsung aman, nyaman dan tenteram.
“Dan kalau nanti bersama-sama mengamankan Pilkada biasanya di BKO kan ke Polri. Tentu leading sector-nya adalah Polri. Di belakangnya ada TNI, ada Kemendagri, ada bahkan di Pemda ada Satpol PP, Juga ada Intelijen ya untuk informasi terkait dengan seperti apa situasi lapangan dari masing-masing lini melakukan pengamatan. Kan di intelijen juga ada dari BIN, ada dari Polri, ada dari Kejaksaan dan lain-lainnya. Di daerah ada komunitas Intelijen,” terang Aher.
Dan informasi itu menjadi bahan berharga bagi pengamanan secara langsung di lapangan. Sehingga beragam persoalan bisa dimitigasi sejak dini, sehingga tidak terjadi apa-apa. Meskipun tentu setiap kali paparan baik itu dari BIN, TNI, biasanya ada peta-peta rawan tinggi, rawan sedang, rawan rendah tapi di lapangan tidak banyak terjadi masalah
Sebagai contoh, ungkap Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut, sejak zaman dirinya masih menjabat sebagai Gubernur bahkan sampai sekarang statusnya selalu rawan tinggi. “Tapi di lapangan nggak jadi apa-apa, berarti mitigasi ini sangat bagus. Jadi nggak jadi apa-apa, nggak jadi masalah apa-apa,” pungkas Aher.