Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti pentingnya penyediaan peta braille atau atlas taktil untuk mendukung pemenuhan hak atas informasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas netra. Hal itu disampaikan Meitri merespons program Geoliterasi bagi Penyandang Disabilitas Netra lewat Atlas Taktil sebagai salah satu program prioritas Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun Anggaran 2025.
“Kami mengapresiasi peluncuran program ini sebagai salah satu wujud keseriusan BIG dalam melaksanakan amanat undang-undang. Misalnya, di Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan jelas mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses. Selain itu, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menegaskan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi dalam format yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dimana hal ini berlaku juga bagi penyandang disabilitas,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com, di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menjelaskan, peta braille memiliki peran penting bagi terwujudnya daya dukung hidup penyandang disabilitas netra, terutama untuk membantu mereka memahami tata letak wilayah, lokasi fasilitas umum, jalur transportasi, hingga mitigasi bencana.
“Program ini tidak hanya mendukung penyediaan informasi yang inklusif, tetapi juga berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan geospasial berbasis taktil bagi siswa di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun kelompok rentan yang membutuhkan,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menyoroti minimnya anggaran yang hanya dialokasikan sebesar Rp500 juta untuk terselenggaranya program geoliterasi tersebut. Dia mempertanyakan efektivitas anggaran tersebut untuk mencakup kebutuhan nasional.
“Tidak kalah penting, program sosialisasi dan pelatihan juga perlu menjangkau yayasan-yayasan disabilitas, SLB, dan komunitas terkait agar peta ini benar-benar termanfaatkan secara maksimal”
“Kami menilai anggaran tersebut masih perlu dikaji dengan serius apakah cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan literasi bagi penyandang disabilitas netra di Indonesia yang mencapai 8,3 juta orang dan 6.970 SLB di Indonesia yang berpotensi memanfaatkan peta ini,” tegasnya.
Untuk itu, Meitri mendorong adanya kolaborasi antara BIG dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta sektor swasta dan lembaga donor terkait untuk peningkatan kualitas peta serta memperluas jangkauan distribusi peta braille hingga ke daerah terpencil.
Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VIII ini juga menekankan agar BIG memastikan akurasi dan relevansi data geospasial dalam peta braille. Selain penyediaan peta braille, Meitri juga mengusulkan agar BIG mendorong inisiasi penyelenggaraan program pelatihan bagi guru atau pendamping tuna netra dalam pemanfaatan peta braille guna menciptakan ekosistem belajar yang suportif dan inklusif.
“Perlu dipastikan bahwa data dalam atlas taktil ini selalu diperbarui dan relevan dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Tidak kalah penting, program sosialisasi dan pelatihan juga perlu menjangkau yayasan-yayasan disabilitas, SLB, dan komunitas terkait agar peta ini benar-benar termanfaatkan secara maksimal. BIG dapat mendorong inisiasi ini berkolaborasi dengan mitra pemerintah maupun stakeholder terkait,” tandasnya.