Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid mengapresiasi kerja dari pemerintah di Sulawesi Tengah atas capaian tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Menurutnya, pelaksanaan anggaran berlangsung sangat baik.
“Hanya memang menurut teman-teman di kabupaten/kota masih merasa ada dana perimbangan, dana bagi hasil kira-kira begitu, juga dana transfer daerah menurut teman-teman perlu ditingkatkan,” ujar Jazilul kepada medpolindo.com di sela-sela Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (21/11/2024).
Sebagaimana diketahui, perekonomian Sulawesi Tengah (Sulteng) triwulan II 2024 tumbuh 9,75 persen (yoy). Meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan I 2024 sebesar 10,49 persen (yoy), pertumbuhan ekonomi Sulteng tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional sebesar 5,05 persen (yoy) dan menjadi pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Papua Barat dan Maluku Utara.
“Banggar DPR RI kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah ke Palu dengan mengundang stakeholder yang terkait dengan bidang keuangan karena ingin memastikan realisasi dan sekaligus proyeksi pendapatan dan pengeluaran di provinsi Sulawesi Tengah secara umum,” urai Jazilul.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, perwakilan bupati/wali kota juga ikut hadir dalam pertemuan ini, sehingga Banggar DPR juga ingin memastikan dana transfer ke daerah itu betul-betul dinikmati sekaligus menstimulasi perkembangan ekonomi di Sulawesi Tengah.
“Tadi juga ada aspirasi dari perwakilan pemkab yang ingin setidaknya aturan terkait dengan alokasi gaji PPPK yang dianggap ada sebagian atau bahkan semua pemkab melebihi ketentuan 30-35 persen dari APBD sehingga menyalahi undang-undang. Tapi semuanya sudah terjawab pada intinya pemkab dan pemprov Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi yang baik di Sulawesi Tengah, menjaga inflasi sekaligus memastikan dana transfer ke daerah berjalan secara baik dan tidak mengendap di kabupaten/kota,” tandas Jazilul.
Legislator asal Dapil Jawa Timur X meliputi Gresik dan Lamongan ini juga menekankan penyerapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal tersebut menjadi indikasi apakah UMKM berkembang secara baik di Sulawesi Tengah karena selama ini dianggap dari beberapa paparan memang peningkatan pendapatan pajak terbesar dari sektor pengelolaan industri-industri pertambangan.
“Penyerapan kredit usaha rakyat menjadi salah satu tolak ukur pertumbuhan ekonomi UMKM di suatu wilayah. Terserapnya KUR di Sulawesi Tengah adalah indikasi usaha mikro kecil menengah berkembang secara baik,” jelas Cak Jazilul, demikian ia disapa.
Terkait pemulihan pascabencana gempa dan tsunami tahun 2018 silam di Palu, mantan Wakil Ketua MPR 2019-2024 ini melihat meskipun belum pulih secara total, namunpemulihan itu terasa di Sulawesi Tengah. Termasuk juga pertumbuhan di Kota Palu dan kabupaten yang lain.
“Saya pikir penanganan pascagempa terus kita kerjakan secara baik tetapi yang lebih dari itu dana transfer ke daerah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat yang memang membutuhkan pengembangan ekonomi,” pungkasnya.