Keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) wilayah Sulawesi Tengah dalam meningkatkan penerimaan negara sepanjang 2024 patut dijadikan model bagi daerah lain di Indonesia. Ketua Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M. Said, menyampaikan bahwa pencapaian ini harus terus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang tengah berlangsung di wilayah tersebut.
“Prestasi yang diraih Kanwil DJP dan DJBC Sulawesi Tengah perlu terus ditingkatkan. Wilayah ini saat ini menjadi primadona berkat kekayaan sumber daya alam, terutama tambang dan industri smelter nikel di Morowali. Potensi ini harus dioptimalkan untuk mendukung penerimaan negara dari pajak dan bea cukai,” ujar Muhidin dalam pertemuan dengan jajaran instansi keuangan di Palu.
Tim Banggar DPR RI mengadakan diskusi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Kepala Kanwil Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Wilayah DJP, serta DJBC wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Pertemuan membahas perkembangan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan di Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid, yang turut hadir dalam diskusi, menggarisbawahi pentingnya optimalisasi penerimaan negara dari potensi besar di sektor pertambangan dan industri smelter. “Potensi penerimaan perpajakan di Sulawesi Tengah sangat besar. DJP dan DJBC harus memanfaatkan peluang ini untuk mendukung target penerimaan negara,” ungkap Jazilul.
Kepala Kanwil DJP Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Eureka Putra, melaporkan bahwa hingga 31 Oktober 2024, penerimaan pajak Sulawesi Tengah mencapai Rp8,23 triliun atau 77,14 persen dari target, dengan tingkat pertumbuhan 34,60 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari KPP Poso, yang mendapatkan pemasukan signifikan dari industri pengolahan nikel.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJBC Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Erwin Situmorang, menyampaikan bahwa realisasi penerimaan DJBC hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1,6 triliun atau 73,93 persen dari target. DJBC memproyeksikan penerimaan akhir tahun mencapai Rp2,03 triliun atau 91,85 persen dari target.
Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah, Yuni Wibawa, melaporkan bahwa total pendapatan negara di Sulawesi Tengah hingga Oktober 2024 mencapai Rp11,42 triliun atau 85,9 persen dari target. Belanja negara telah terealisasi sebesar Rp22,31 triliun atau 81,84 persen, sementara Transfer ke Daerah (TKD) tersalurkan sebesar 84,88 persen. “Komponen penerimaan masih on track, meski pertumbuhan belanja negara mulai menunjukkan tren negatif,” jelas Yuni.