Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyampaikan pandangannya terkait perlunya langkah strategis untuk melindungi dan mengangkat nilai ekonomi kreatif lokal. Ia memberikan contoh nyata melalui tas buatan UMKM Trenggalek yang ia gunakan.
“Ini tas buatan Trenggalek, jika dijual di Prada bisa mencapai Rp30 juta, bahkan hingga Rp75 juta karena memiliki nilai vintage dan handmade. Tapi kenapa UMKM kita hanya menjualnya seharga Rp250 ribu?” tegasnya dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti Putri, di Ruang Rapat Kerja Komisi VII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan menunjukkan adanya kesenjangan nilai apresiasi terhadap produk ekonomi kreatif lokal. Hal ini menjadi alasan kuat untuk mendorong kebijakan perlindungan terhadap nilai ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar global.
Ia juga mengapresiasi berbagai program flagship yang dirancang Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif, namun menekankan pentingnya realisasi yang menyeluruh dan berkeadilan.
“Kita membutuhkan regulasi yang jelas untuk mendukung ekonomi kreatif. Program flagship yang telah disusun sangat komprehensif, tapi kita ingin ini benar-benar terealisasi pada tahun 2025. Salah satu kunci utamanya adalah pemerataan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi kreatif,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Tidak hanya itu, Legislator Dapil Jawa Timur VII itu juga menyoroti pentingnya membedakan antara UMKM dan ekonomi kreatif, serta menjadikan pendidikan sebagai prioritas dalam program Kementerian. Ia berharap program ini dapat menyasar pemerataan ekonomi di seluruh daerah, terutama wilayah terpencil yang masih minim perhatian.
“Indonesia Emas 2045 hanya akan terwujud jika kita bisa mewujudkan dua kata kunci yaitu adil dan makmur. Menekan angka kemiskinan saja tidak cukup, pemerataan juga harus menjadi fokus utama. Saya meminta dengan hormat agar anggaran 2 triliun lebih yang dialokasikan, dapat digunakan dengan bijak dan adil untuk daerah-daerah terpencil, termasuk dapil kami di Komisi VII,” tegasnya.
Novita berharap agar Kementerian Ekonomi Kreatif dapat mengoptimalkan kebijakan yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.