Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda » Kementerian UMKM Belum Mampu Akses ke Venture Capital untuk Pengembangan UMKM
    DPR

    Kementerian UMKM Belum Mampu Akses ke Venture Capital untuk Pengembangan UMKM

    redaksiBy redaksi19 November 202422 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti keterbatasan akses Kementerian UMKM terhadap pendanaan inovatif seperti venture capital. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan bahwa masalah pendanaan yang selama ini dihadapi startup dan UMKM tidak cukup hanya diselesaikan dengan permodalan konvensional. 

    “Selama ini, permasalahan startup sering kali hanya dibatasi pada akses permodalan biasa. Padahal, venture capital tidak hanya menyuntikkan dana, tetapi juga membawa manfaat besar dalam hal peningkatan managerial skill, financial skill, dan pengawasan yang ketat terhadap performa usaha,” ujar Novita di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Ia mencontohkan perjalanan usaha sepatu Amazara, sebuah UMKM yang sempat menyatakan bangkrut hingga akhirnya berhasil bangkit berkat suntikan dana dari venture capital. 

    “Amazara dulu sudah mengibarkan bendera putih, tetapi berkat dukungan venture capital, usaha ini kembali hidup. Tak hanya modal yang diberikan, tetapi juga pendampingan manajemen dan keuangan secara intensif, bahkan dengan target bulanan yang ketat. Hasilnya, usaha ini tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh hingga sekarang,” jelasnya. 

    Legislator Dapil Jawa Timur VII itu mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pendekatan seperti ini belum menjadi perhatian utama dalam pengembangan UMKM oleh Kementerian UMKM. Padahal, akses ke venture capital bisa menjadi solusi bagi banyak UMKM yang menghadapi masalah serupa. 

    “Usaha-usaha seperti ini butuh pacuan untuk bertumbuh, dan venture capital mampu memberikan itu. Namun, sayangnya, potensi ini belum tersentuh oleh kementerian,” tegasnya. 

    Novita berharap Kementerian UMKM dapat mengakses ke venture capital sebagai salah satu prioritas dalam program pengembangan UMKM dan startup. Menurutnya, pola pembinaan yang lebih komprehensif ini tidak hanya akan membantu usaha kecil bertahan, tetapi juga menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih tangguh di Indonesia.

    DPR RI Indonesia UMKM
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 2026

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Setjen DPR Targetkan Nilai Reformasi Birokrasi 88,00 di 2027

    26 Februari 20260

    HNW Ingatkan Perjanjian Dagang RI–AS Berpotensi Rugikan Industri Halal Nasional

    26 Februari 20260

    Soedeson Tandra Minta APH Bedah Kejanggalan Bukti Medis Kasus Kematian di Lombok

    26 Februari 20260

    Pemulihan Pascabencana Banjir Sumut Harus Didukung Data Valid

    25 Februari 20260

    Edy Wuryanto Dorong THR Diberikan H-14 untuk Dongkrak Ekonomi

    25 Februari 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?