Close Menu
MedpolindoMedpolindo
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook X (Twitter) Instagram
    MedpolindoMedpolindo
    Login
    • Nasional
    • MPR
    • DPR
    • DPD
    • Daerah
    • Peristiwa
    • Polhukam
    • Dunia
    MedpolindoMedpolindo
    • DPR
    • MPR
    • DPD
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    Beranda ยป Najib Qodratullah Soroti Penerapan SPI untuk Perbaikan Tata Kelola Anggaran Kementan
    DPR

    Najib Qodratullah Soroti Penerapan SPI untuk Perbaikan Tata Kelola Anggaran Kementan

    redaksiBy redaksi16 November 202431 Min Read
    Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
    Anggota BAKN DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah/Ist
    Bagikan
    Facebook Twitter LinkedIn Copy Link

    Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Menurutnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diminimalkan guna mendukung target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.


    “Kita harus terus meningkatkan hal-hal positif, termasuk dalam hal SPI. Saya berharap kementerian terkait terus memperbarui dan menyempurnakan sistem ini hingga tidak ada lagi temuan. Ini merupakan bentuk dukungan kami dari BAKN terhadap pemerintah, khususnya dalam mengejar target program swasembada pangan. Kami juga mendorong seluruh entitas dan mitra kerja untuk meningkatkan tata kelola keuangannya masing-masing. Salah satu yang menjadi perhatian kami saat ini adalah Kementan, terkait SPI sebagai rekomendasi dari LHP BPK,” ujar Najib kepada medpolindo.com di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024).


    Najib juga menyoroti pentingnya kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi anggaran, termasuk ketepatan waktu dalam merealisasikan anggaran. Ia menekankan bahwa penerapan tata kelola anggaran yang baik akan meningkatkan kualitas realisasi anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.


    “Dengan meningkatnya kinerja, tentu akan meningkatkan outcome juga. Kita melihat bahwa Kementan tahun ini mendapatkan opini WDP dalam LHP BPK, padahal pada tahun sebelumnya memperoleh WTP. Kita dorong agar Kementan dapat kembali meraih opini WTP dengan menyelesaikan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secepatnya,” tutup Najib.

    Ahmad Najib Qodratullah DPR RI Indonesia
    Share. Facebook Twitter Copy Link

    Berita Terkait

    Pendidikan Karakter Wajib, Setiap Sekolah Harus Ada Psikolog

    4 Mei 2026

    PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Negara Diminta Sediakan Anggaran Pendidikannya

    4 Mei 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    BERITA TERKINI

    Pendidikan Karakter Wajib, Setiap Sekolah Harus Ada Psikolog

    4 Mei 20260

    PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Negara Diminta Sediakan Anggaran Pendidikannya

    4 Mei 20260

    Rumah Bilik Bambu di Tengah Kota, Sarifah Perjuangkan Bedah Rumah untuk Konstituen

    4 Mei 20260

    Waka DPR Apresiasi Sanimas, Bantu Akses Sanitasi Masyarakat

    4 Mei 20260

    Ada Kelurahan di Jakarta Tanpa SMP-SMA Negeri, Kurniasih Minta PPDB Zonasi Dikaji Ulang

    3 Mei 20260
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Pedoman Pemberitaan Media Siber
    © 2026 Medpolindo. Designed by Aco.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Sign In or Register

    Welcome Back!

    Login to your account below.

    Lost password?