Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya penerapan satu data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai upaya mendukung keberhasilan program-program pemerintah. Menurutnya, dengan adanya Satyang terintegrasi, pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih presisi dan tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Cucun saat menggelar pertemuan dengan BPS Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (15/11/2024). Pertemuan tersebut membahas peran data yang akurat dan terintegrasi dalam mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk penanggulangan bencana di daerah.
“Satu Data ini bukan hanya tentang angka-angka, tetapi bagaimana kita memanfaatkan data sebagai fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Dengan data yang presisi, pemerintah bisa merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, untuk memastikan sinkronisasi data. Menurutnya, data yang valid dan terintegrasi dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan nasional, seperti penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan, dan evaluasi program pemerintah.
Cucun menambahkan, kebijakan satu data dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif guna memastikan data yang disajikan oleh BPS benar-benar digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kesiapan lembaganya untuk mengimplementasikan kebijakan satu data di tingkat provinsi. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari DPR RI dalam bentuk regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
Selain itu, BPBD Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap kebijakan satu data yang dinilai sangat relevan untuk penanggulangan bencana. Data yang terintegrasi, menurut BPBD, akan mempermudah perencanaan dan respons bencana, sehingga dapat mengurangi risiko dan kerugian yang dihadapi masyarakat.
Cucun menegaskan, DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan akan terus mendorong implementasi satu data di seluruh sektor pemerintahan. Ia berharap kebijakan ini segera terwujud secara optimal untuk mendukung berbagai program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“DPR RI mendukung penuh langkah BPS dan instansi terkait untuk menyukseskan program satu data. Kami akan memastikan bahwa regulasi dan anggaran mendukung pelaksanaan kebijakan ini,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, diharapkan program-program pemerintah semakin akurat, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.