Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Tol Cipularang Km 92, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024), menyusul kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan. Insiden ini menimbulkan keprihatinan karena mengancam keselamatan pengguna jalan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi V didampingi oleh mitra kerja seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Korlantas Polri, Bina Marga, Jasa Marga, dan pihak terkait lainnya.
Berdasarkan informasi dari Polda Jabar dan Polres Purwakarta, kecelakaan dipicu oleh truk dengan nomor polisi B 9440 JIN yang mengangkut kardus. Truk tersebut diduga telah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Truk yang dikemudikan oleh Rouf melaju dari arah Bandung menuju Jakarta sebelum mengalami kegagalan fungsi pengereman.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan bahwa KNKT dan Korlantas Polri tengah melakukan penyelidikan mendalam. “Kami telah melihat lokasi secara langsung. Kesimpulan belum dapat diambil saat ini, kami masih menunggu hasil dari KNKT dan olah TKP oleh Korlantas Polri,” ujar Lasarus.
Lasarus mengungkapkan adanya sejumlah masalah mendasar yang ditemukan di lapangan. Salah satunya adalah kondisi jalan yang kurang memadai, diperburuk oleh cuaca gerimis dan perbaikan jalan di sekitar lokasi kecelakaan. “Titik peringatan terlalu dekat dengan lokasi perbaikan jalan, sehingga sopir truk kemungkinan besar tidak siap mengurangi kecepatan,” jelasnya. Lasarus juga menambahkan bahwa menurut informasi awal, sopir truk sempat mengerem, namun kampas rem sudah terlalu panas hingga menghitam.
Selain masalah infrastruktur, Lasarus menyoroti isu kendaraan over-dimension dan overloading (ODOL) yang sering melintasi jalan tol tanpa pengawasan ketat. “Regulasi sudah jelas, kendaraan ODOL seharusnya tidak diperbolehkan masuk tol. Mengapa pengelola tol tidak menolak kendaraan seperti itu?” tegasnya. Ia menekankan bahwa pengelola jalan tol memiliki kewenangan untuk menolak kendaraan yang melanggar aturan, namun penerapan regulasi masih lemah.
Lasarus juga menyinggung sanksi pidana dan denda bagi pelanggaran ODOL, termasuk pencabutan izin angkut. “Sayangnya, penerapannya masih lemah,” katanya. Untuk itu, Komisi V berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengaudit seluruh jalan tol di Indonesia guna memastikan pemenuhan standar pelayanan minimum.
“Kondisi jalan tol harus memadai dan memenuhi semua persyaratan, termasuk perlengkapan jalan yang lengkap. Kami akan melakukan audit menyeluruh karena angka kecelakaan di jalan tol cenderung meningkat,” ujar Lasarus. Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan tol. “Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab satu pihak,” tutupnya.
Kunjungan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki kondisi infrastruktur dan penegakan hukum, sehingga keselamatan di jalan tol dapat lebih terjamin.